Geser Pola Reaktif Menjadi Antisipatif

Penanganan bencana hidrometeorologi di Indonesia dapat dicapai secara maksimal apabila dilakukan bersama-sama dengan melibatkan beragam pihak.

Jakarta - Penanganan dan pemulihan pascabencana di Indonesia perlu diperkuat dengan pendekatan multidisiplin serta bergeser dari pola reaktif menjadi antisipatif agar perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat disiapkan sebelum dampak terburuk bencana terjadi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Najib Azca mengatakan pemulihan pascabencana tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis dan administratif, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kearifan lokal.

"Pemulihan pascabencana tidak dapat direduksi menjadi sekadar persoalan teknis dan administratif. Ia adalah proses sosial yang kompleks sehingga sangat diperlukan kolaborasi lintas sektor, pendekatan multidisiplin, lintas perspektif, serta sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan kearifan lokal," ujar Najib dalam acara Kick Off Meeting Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera BRIN, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Najib, perspektif ilmu sosial dan humaniora memandang bencana bukan hanya sebagai peristiwa alam, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial yang terbentuk dalam jangka panjang, termasuk relasi sosial, tata kelola sumber daya, serta akumulasi kerentanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Dalam konteks banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 2025, dampak bencana tidak tersebar merata dan mengikuti ketimpangan yang telah ada.

"Kelompok rentan, baik karena faktor ekonomi, gender, usia, maupun akses terhadap sumber daya, seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, sekaligus paling lambat pulih," kata dia.

Najib mengatakan Task Force PRR BRIN juga bertanggung jawab menghubungkan hasil riset dan inovasi teknologi dengan kebutuhan masyarakat terdampak di lapangan.

Masyarakat Terdampak

Sementara itu, Peneliti The Indonesian Institute (TII) Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengusulkan agar manajemen bencana di Indonesia beralih dari pendekatan reaktif menjadi antisipatif dan kolaboratif.

"Pada akhirnya, gempa NTT harus menjadi momentum untuk mengubah cara Indonesia mengelola bencana dari reaktif menjadi antisipatif dan responsif, serta kolaboratif," kata Natasya saat dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut dia, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyangkut besarnya ancaman, tetapi juga kesiapan pemerintah menyediakan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Ia menyoroti keterbatasan air minum, air bersih, dan bahan makanan di pengungsian yang dapat semakin menyulitkan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Kelompok yang sejak awal memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, mobilitas, layanan kesehatan, maupun sumber daya akan menghadapi risiko yang lebih besar ketika sistem penanganan bencana belum dirancang secara inklusif," ujarnya.

Natasya menjelaskan aksi antisipatif dilakukan sebelum dampak terburuk bencana terjadi berdasarkan prakiraan atau analisis risiko. Pendekatan tersebut perlu diperkuat dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), termasuk melalui penyediaan data kebutuhan kelompok rentan.

Data itu dapat menjadi dasar untuk menyiapkan stok bantuan, perlengkapan kesehatan reproduksi, kebutuhan bayi, ibu hamil dan ibu menyusui, serta alat bantu mobilitas sebelum bencana terjadi.

Selain itu, masyarakat perlu diperkuat melalui pelatihan dan simulasi agar memahami rute evakuasi, lokasi pengungsian, serta akses layanan kesehatan. Informasi peringatan dini juga harus mudah dipahami dan ditindaklanjuti masyarakat, termasuk melalui sosialisasi aplikasi risiko bencana seperti Info BMKG.