Tailan Tuding Kamboja Cari Simpati di Forum Internasional

SINGAPURA - Tailan pada Selasa (15/9) menuduh Kamboja berupaya cari simpati di forum internasional dengan pura-pura menjadi korban (playing the victim) dalam sengketa untuk memperebutkan sumber daya maritim. Tudingkan itu dilontarkan saat kedua negara bertetangga di Asia tenggara itu membawa perselisihan mereka ke mediator internasional setahun setelah bentrokan mematikan di perbatasan darat mereka.

Kamboja, yang memulai kasus ini di hadapan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Singapura, mengatakan pihaknya berharap sidang tersebut akan menghasilkan resolusi damai bagi kedua negara.

Pada Mei tahun ini, Tailan secara sepihak menarik diri dari perjanjian kerangka kerja bilateral yang bertujuan untuk menyelesaikan klaim perbatasan maritim yang tumpang tindih, tetapi membantah adanya kaitan dengan sengketa daratan mereka.

Kamboja kemudian memulai proses mediasi yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di PCA, dengan menyatakan harapannya untuk kembali ke negosiasi yang konstruktif.

Saat memaparkan kasus Bangkok di hadapan panel yang terdiri dari lima pakar hukum internasional, Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow mengatakan Kamboja berupaya untuk memfitnah Tailan melalui narasi palsu, distorsi fakta, dan tuduhan yang tidak berdasar, termasuk di forum internasional.

"Hal ini dilakukan dengan berpura-pura menjadi korban dengan rasa kebenaran diri yang bertujuan untuk mengklaim keunggulan moral," kata Menlu Sihasak.

Bentrokan antara Tailan dan Kamboja pada Juli dan Desember tahun lalu tercatat telah menewaskan puluhan orang dan menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi sebelum gencatan senjata disepakati.

Tailan menyatakan telah menarik diri dari perjanjian kerangka kerja bilateral yang disebut "MoU 44" karena tidak ada kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaannya. Perdana Menteri Tailand, Anutin Charnvirakul, membantah bahwa langkah tersebut terkait dengan pertempuran.

Nota kesepahaman tahun 2001 itu mencakup wilayah maritim yang kaya sumber daya seluas sekitar 27.000 kilometer persegi yang diklaim oleh Kamboja dan Tailan.

Bangun Kembali Kepercayaan

Kamboja mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah menempuh jalur konsiliasi setelah Tailan secara sepihak mengakhiri kerangka kerja bilateral yang telah disepakati di mana kedua negara telah menegosiasikan klaim maritim mereka yang tumpang tindih selama lebih dari dua dekade.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengatakan pada Juni lalu bahwa langkah tersebut juga untuk melindungi kedaulatan dan hak maritim Kamboja sesuai dengan hukum internasional.

Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, mengatakan kepada panel PCA pada Selasa bahwa Phnom Penh melihat proses tersebut sebagai cara untuk membangun kembali kepercayaan, bukan sebagai bentuk eskalasi.

Tujuan Kamboja adalah untuk menyepakati dengan Tailan tentang batas maritim tunggal untuk semua keperluan, atau alternatifnya menyepakati untuk bersama-sama mengembangkan dan berbagi sumber daya secara adil sampai batas tersebut ditetapkan, kata dia.

"Tujuan utama kami adalah mencapai resolusi yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara dan berkontribusi pada perdamaian, kerja sama, dan kemakmuran bersama di kawasan ini," kata Menlu Prak Sokhonn.

"Kamboja sangat berharap Tailan akan terlibat secara konstruktif dalam proses ini," imbuh dia.

Terlepas dari retorikanya, Menlu Sihasak mengatakan Tailan juga berupaya untuk menetapkan batas maritim dan membangun kembali kepercayaan. "Tailan siap terlibat dalam proses ini secara konstruktif dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan dinegosiasikan dengan bantuan komisi," kata dia.

Para analis mengatakan bahwa penarikan Tailan dari MOU tahun 2001 dan upaya rekonsiliasi Kamboja didorong oleh perhitungan politik domestik.

Didirikan pada tahun 1899, PCA adalah badan penyelesaian sengketa antar pemerintah tertua di dunia dan menyelesaikan masalah antara negara dan pihak swasta dengan merujuk pada kontrak, perjanjian khusus, dan berbagai traktat, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Kantor PCA di Singapura adalah kantor pertama pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, tersebut di Asia. Rekomendasi komisi tersebut tidak mengikat dan akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk diputuskan. AFP/I-1