Target Aksesi OECD 2 Tahun, Airlangga Pacu Reformasi Ekonomi

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia dapat merampungkan proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dalam kurun waktu dua tahun.

Airlangga dalam The 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa (6/10), menjelaskan Indonesia telah menyerahkan hampir 20 dari 24 bab yang perlu dipenuhi kepada OECD.

Artinya, proses yang telah Indonesia lalu setara 75-80 persen, menurut Airlanga.

“Mudah-mudahan dalam dua tahun kita dapat menuntaskan keanggotaan OECD,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, ia pun meminta dukungan kepada Amerika Serikat untuk bisa mencapai target penyelesaian keanggotaan OECD bagi Indonesia.

“Tentu saja, kami membutuhkan dukungan Amerika Serikat untuk mencapainya,” ujar dia.

Sebelumnya, Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Menko Airlangga saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis, pada Juni 2026.

Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering), Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

Dalam pertemuan itu, Airlangga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, yang mana sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.

Menko Airlangga juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan polusi lintas batas.