Menkeu Suahasil Diminta Terapkan Bea Ekspor Batu Baru

JAKARTA – Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara untuk segera menerbitkan aturan bea keluar atas ekspor batu bara.

Hal itu sangat penting untuk keluar dari tekanan fiskal. Aturan tersebut beberapa kali tertunda di era Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan (SUSTAIN), Tata Mustasya menilai, bea keluar batu bara menjadi solusi paling viable untuk keluar dari beban berat anggaran akibat gejolak geopolitik global.

Menurut dia, bea keluar atas ekspor batu bara menjadi opsi solusi yang paling viable untuk mengurangi defisit fiskal akibat gejolak harga minyak dunia.

"Batu bara termasuk komoditas yang menerima keuntungan besar karena harganya juga terkerek naik akibat kenaikan harga minyak global sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang semakin meluas. Pengenaan bea keluar bisa menambah penerimaan negara cukup signifikan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/9).

Berdasarkan perhitungan SUSTAIN dengan menggunakan harga acuan batu bara periode 2022-2024 dan kurs 15.000 rupiah per dolar AS, tambahan pungutan produksi batu bara berpotensi menambah penerimaan negara sebesar 84,5 triliun rupiah hingga 353,7 triliun rupiah per tahun.

Saat ini harga batu bara berada di level tinggi, sekitar 140 dolar AS per metrik ton, sehingga potensi penerimaan dari bea ekspor bisa lebih besar. Kenaikan harga minyak, kata dia, biasanya terjadi bersamaan dengan kenaikan harga batu bara sebagai barang substitusi.

Menurut SUSTAIN, penerimaan dari bea ekspor batu bara dapat digunakan untuk mendanai proyek energi surya 100 giga watt (GW) yang baru diluncurkan pemerintah.

“Penerimaan negara dari bea ekspor bisa mendanai pengembangan grid dan akselerasi PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) Atap, khususnya untuk kelompok masyarakat yang berada di kategori Desil 5 dan 6,” kata Tata.

Kelompok masyarakat Desil 5 dan 6 sangat rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang belakangan ikut naik mengikuti lonjakan harga minyak global. Pengurangan biaya energi dinilai dapat meringankan beban ekonomi mereka.

SUSTAIN menilai PLTS Atap menjadi proyek yang paling mudah direalisasikan dalam mega proyek 100 GW. Data PLN terbaru menunjukkan 60 persen kapasitas energi surya terpasang saat ini berasal dari PLTS Atap. Catatan penting untuk pengembangannya, lanjut Tata, ada pada regulasi.

“Pemerintah dan PLN perlu menerapkan insentif dan proses integrasi grid, serta menghapus pembatasan kuota pemasangan panel surya. Pemasangan PLTS Atap bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, Desil 5 dan 6, menjadi bagian penting untuk menghadirkan kemandirian dan keadilan energi,” tegas Tata.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan APBN mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Suahasil usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9).

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkap Suahasil.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjutnya.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan akan terus menjadikan APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan sekaligus penjaga stabilitas perekonomian nasional. Defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.

Suahasil juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Kredibilitas APBN, menurutnya, harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Dalam mengemban amanah barunya, Suahasil memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik agar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program pemerintah tetap berkesinambungan.

Dukungan terhadap Suahasil datang dari Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto. Ia menyambut positif pelantikan Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan berharap pergantian tersebut dapat memperkuat kepercayaan pasar serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Suahasil, Wakil Menteri Keuangan yang menggantikan Pak Purbaya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Purbaya yang sudah menjadi Menteri Keuangan selama ini,” ujar Wihadi.

Menurut Wihadi, Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan, ia berpengalaman di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sehingga dinilai memahami tantangan sektor keuangan dan perekonomian nasional.

“Kita percaya bahwa Pak Suahasil seorang ekonom yang mampu mengatasi situasi yang saat ini,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Penerimaan negara

Wihadi berharap Suahasil mampu menciptakan iklim sistem keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, yang penting untuk menjaga sentimen positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Yang kita harapkan tentunya Pak Suahasil bisa menciptakan iklim sistem keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan pasar,” katanya.

Ia juga menyoroti pekerjaan rumah di sektor penerimaan negara, khususnya perpajakan dan bea cukai, yang memiliki peran strategis dalam menopang APBN.

“Saya kira masalah bea cukai dan pajak adalah kunci daripada APBN kita karena itu adalah penerimaan,” tegasnya.

Karena itu, Wihadi mendorong Menteri Keuangan baru memperkuat sistem penerimaan negara sekaligus membenahi persoalan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk membangun fondasi pembiayaan APBN yang lebih kokoh.

“Bagaimana melakukan penanganan terhadap sistem penerimaan kita yang memang harus kita kunci dari APBN, itu yang kita harapkan Pak Suahasil mampu,” pungkas Wihadi.