Sampah Pesisir Menumpuk, Ekonomi Sirkular Jadi Jalan Keluar

JAKARTA – Pengelolaan sampah di kawasan pesisir kian mendesak seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, pariwisata, dan ekonomi yang menghasilkan timbulan sampah.

Jika tidak ditangani secara serius dari hulu hingga hilir, sampah bukan hanya merusak ekosistem laut dan garis pantai, tetapi juga mengancam potensi ekonomi pesisir serta kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari laut.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen-KP) Didit Herdiawan Ashaf mendorong pengelolaan sampah di kawasan pesisir tidak berhenti pada kegiatan pembersihan, tetapi dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi sirkular yang dapat menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

Didit mengatakan pengelolaan sampah pesisir perlu diintegrasikan dengan rantai pasok dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, industri, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

“Mulai dari sampah organik didorong masuk ke rantai daur ulang. Dan pemrosesannya ini pun bersama-sama,” ujar Didit dalam dalam acara forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin (14/9).

Didit mengatakan pendekatan tersebut penting karena persoalan sampah di kawasan pesisir tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pemerintah. Masyarakat sebagai pengguna kawasan, industri sebagai pelaku ekonomi, serta pemerintah perlu memiliki peran dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Didit mencontohkan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program pembersihan sampah plastik di laut atau Laut Sebasah. Dalam program tersebut, nelayan didorong untuk membawa kembali sampah yang mereka bawa saat melaut sehingga tidak dibuang ke laut.

“Kalau dia berangkat bawa tas plastik atau tas kresek empat, harus pulangnya bawa empat. Berangkatnya lima, pulangnya lima, tidak boleh dibuang di laut, inilah salah satu program kami untuk mengintervensi bahwa sampah plastik di laut itu bersih,” katanya.

Menurut Didit, intervensi ini juga merupakan bagian dari program integrasi agar daerah sekitar nelayan tidak kumuh.

Ia juga mengatakan pengelolaan sampah tersebut kemudian perlu dilanjutkan dengan pemilahan dan pengolahan agar sampah tidak sekadar dipindahkan dari laut ke tempat pembuangan, tetapi dapat masuk ke dalam rantai ekonomi.

Didit menekankan pengembangan model tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pihak agar rantai pengumpulan hingga pemrosesan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi sirkular tersebut juga menjadi bagian dari pendekatan KKP dalam membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Didit menekankan bahwa pembangunan kawasan nelayan tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diikuti mitigasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan.

Dia mengatakan pembangunan KNMP perlu diintegrasikan dengan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan pesisir sehingga manfaat pembangunan tidak hanya berasal dari peningkatan produksi perikanan.

“Bukan hanya semata dibangun fisik, namun membangun fisik juga dengan seluruh kegiatan yang ada kaitan peningkatan kesejahteraan dan sosial di daerah masing-masing,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah pesisir berpeluang berkembang dari sekadar agenda kebersihan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat pesisir. Sampah yang dikumpulkan dan dipilah dapat menjadi bahan baku untuk kegiatan pengolahan dan daur ulang, sekaligus membuka ruang keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal.