Pompanisasi Jangan Asal Jalan, Ekonom Dorong Pemetaan Sumber Air

JAKARTA – Pemetaan sumber air dan kondisi irigasi dinilai dapat mengoptimalkan pompanisasi untuk membantu menjaga produksi pertanian selama periode kemarau panjang.

Setiap daerah memiliki karakteristik sumber air dan sistem irigasi yang berbeda sehingga intervensi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Pompanisasi itu hanya bekerja jika sumber airnya masih ada,” kata Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah di Jakarta, Senin (14/9).

Ia mengatakan pemerintah perlu memetakan secara spesifik wilayah yang sumber airnya masih dapat dioptimalkan, termasuk kondisi waduk dan jaringan irigasi yang tersedia.

Pemetaan tersebut juga dapat menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pompanisasi maupun penyesuaian kalender tanam sesuai dengan ketersediaan air.

Menurut Isnawati, pendekatan yang disesuaikan dengan karakter setiap wilayah penting karena dampak kekeringan dan kebutuhan pengairan tidak selalu sama antardaerah.

Dalam jangka pendek, ia menilai pengamanan sumber air, irigasi, dan pompanisasi menjadi langkah penting untuk menyelamatkan tanaman yang masih dapat dipertahankan sekaligus memastikan petani tetap memperoleh akses air.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai pemanfaatan alat dan mesin pertanian serta pompa perlu diarahkan untuk mengoptimalkan sumber air yang masih tersedia di lahan produktif.

“Membagikan alat mesin pertanian dan pompa gratis untuk memaksimalkan sumber air yang ada di lahan produktif,” ujar Esther.

Ia juga menyarankan penanaman diprioritaskan pada lahan yang memiliki dukungan jaringan irigasi sehingga kegiatan produksi tetap dapat berlangsung selama periode kering.

Sejalan dengan langkah tersebut, Kementerian Pertanian menyiapkan 56 ribu unit pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari mitigasi kekeringan nasional dan menjaga produksi pangan.

Kementerian Pertanian menyatakan penyaluran pompa dipercepat ke berbagai sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air sehingga air dari sungai maupun sumber lainnya dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga 7 September 2026 telah melakukan penanganan darurat kekeringan di 2.200 lokasi, sebanyak 240 di antaranya merupakan daerah irigasi atau persawahan.

Penanganan di sektor pertanian menjaga ketersediaan air bagi sekitar 53.052 hektare sawah melalui antara lain pemompaan air dari sungai, normalisasi saluran irigasi, pengaturan giliran air, dan optimalisasi saluran.

Lebih lanjut, Isnawati menilai penanganan jangka pendek tersebut perlu dilengkapi dengan penguatan sistem pangan dalam jangka panjang agar sektor pertanian semakin siap menghadapi kekeringan pada masa mendatang.

“Harapannya pemerintah tidak hanya fokus di respons yang jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan respons jangka panjang, membuat transformasi sistem pangan kita yang lebih berkelanjutan,” ujar dia.