Tata Kelola Energi Amburadul, Pemerintah Didesak Segera Berbenah

Pemerintah harus menjadikan krisis BBM ini sebagai titik awal pembenahan logistik dan cadangan energi strategis.

JAKARTA — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah menjadi sinyal keras bahwa sistem pengelolaan energi nasional perlu dievaluasi secara mendasar. Kelangkaan ini tak hanya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat bawah, tetapi juga membuka ruang untuk mempercepat transisi ke energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Karenanya, pemerintah perlu segera memulihkan pasokan dalam waktu singkat, sekaligus menjadikan krisis ini sebagai titik awal pembenahan logistik dan cadangan energi strategis.

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma menegskan ketahanan energi nasional selama ini masih berada di atas kertas dan belum teruji di lapangan. “Sistem pengelolaan energi nasional kita memang sudah saatnya dikaji ulang secara mendasar,” ujar Surya Darma, Senin (14/9).

Dirinya menilai kelompok rentan menjadi pihak paling terdampak oleh fenomena antrean ini. Karena itu, waktu pemulihan mendesak dilakukan agar kerugian tidak semakin besar.

Di sisi lain, dia melihat krisis ini justru membuka peluang besar. Terganggunya pasokan energi berbasis fosil memperkuat urgensi percepatan transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT).

Menurutnya, kebergantungan pada rantai pasok BBM yang panjang dan rentan membuktikan diversifikasi ke sumber daya lokal seperti surya, angin, dan hidro perlu secepatnya dilakukan. Sebab, optimalisasi EBT menjadi kunci ketahanan energi jangka panjang.

Surya juga menegaskan perlunya mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga terkait. Hal itu merupakan langkah konstruktif untuk membangun ekosistem energi yang lebih tangguh dan responsif.

Begitu juga terkait penguatan logistik dan pembangunan cadangan penyangga energi di berbagai pulau yang dinilai mendesak dilakukan. “Krisis saat ini seyogianya dijadikan momentum emas bagi pemerintah untuk tidak sekadar ‘memadamkan kebakaran’ kelangkaan BBM, melainkan melangkah lebih berani menuju transformasi energi terbarukan yang mandiri, merata, dan berkelanjutan,” pungkas Surya.

Evaluasi total

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendesak pemerintah segera memulihkan pasokan BBM dalam 7–10 hari ke depan. Dia menilai kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatra berdampak langsung pada pekerja harian, pengemudi angkutan dan ojek, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, hingga distribusi pangan.

“Pemulihan pasokan perlu dituntaskan dalam 7–10 hari ke depan. Presiden harus mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kementerian dan lembaga yang bertugas mengamankan pasokan energi nasional serta protokol krisis energi kita,” kata Fabby.

IESR menyampaikan keprihatinan kepada warga di sejumlah daerah yang mengalami antrean BBM berjam-jam, kesulitan memperoleh elpiji 3 kg, dan gangguan pasokan listrik bergilir.

Fabby menegaskan gangguan pasokan BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi serta menekan daya beli masyarakat. "Pemerintah harus membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, dan menjalankan strategi krisis sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Energi," katanya.

Data BPH Migas yang dikutip IESR menunjukkan konsumsi harian Pertalite pada Agustus mencapai 84.368 kiloliter atau 11,3 persen di atas tingkat sebelum kenaikan harga Pertamax, sedangkan penyaluran solar meningkat 15,1 persen menjadi 58.271 kiloliter per hari. Dalam jangka menengah, IESR mendorong pemerintah mereformasi subsidi BBM secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Fabby menekankan reformasi tersebut harus disertai perlindungan bagi kelompok yang bergantung pada BBM serta diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. “Penghematan subsidi harus diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, cadangan BBM regional, dan energi terbarukan,” kata Fabby.