Hadapi Persaingan Global, RI Gandeng Tiongkok Asah Negosiator Ekonomi Internasional

JAKARTA – Negosiasi di bidang ekonomi internasional menjadi instrumen penting bagi negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tengah persaingan perdagangan dan investasi global.

Melalui perundingan, negara dapat membuka akses pasar, memperkuat kerja sama ekonomi, sekaligus mencari kesepakatan yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha domestik.

Karena itu, kemampuan membaca kepentingan mitra dan menyusun strategi negosiasi menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu memperoleh posisi yang lebih kuat dalam rantai ekonomi global.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah Tiongkok menjalin kerja sama dalam memperkuat kapasitas aparatur negara dalam melakukan negosiasi di bidang ekonomi internasional.

Kemampuan negosiasi tersebut diarahkan guna memastikan kepentingan nasional terlindungi dalam berbagai kerja sama dengan mitra internasional.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9), mengatakan kemampuan negosiasi menjadi penting seiring kebutuhan Indonesia untuk memperoleh investasi berkualitas, membuka akses pasar baru, memperkuat hilirisasi, dan mendorong alih teknologi melalui kerja sama internasional.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Susiwijono.

Kemampuan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas koordinasi Kemenko Perekonomian, khususnya dalam menyiapkan posisi runding, melaksanakan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga mengamankan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan.

Menurut Susiwijono, pola pikir yang tak terpaku pada cara-cara rutin diperlukan agar berbagai peluang kerja sama internasional dapat dikonversi menjadi komitmen dan hasil konkret bagi Indonesia.

“Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” imbuh Susiwijono.

Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan Tiongkok (MOFCOM).

Sebanyak 32 pegawai Kemenko Perekonomian mengikuti program pelatihan selama 14 hari yang diselenggarakan oleh Academy for International Business Officials (AIBO) di Tiongkok.

Program tersebut merupakan hibah kerja sama bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Tiongkok dalam kerangka kerja sama bilateral kedua negara.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan materi pelatihan disusun sesuai dengan kebutuhan aparatur yang terlibat dalam proses perundingan ekonomi internasional.

Materi tersebut mencakup dasar, psikologi, dan strategi negosiasi serta komunikasi lintas budaya; negosiasi bisnis multilateral dan regional; evolusi negosiasi penurunan tarif; dukungan teknis negosiasi perjanjian perdagangan bebas; mekanisme penyelesaian sengketa internasional; serta isu-isu kunci dalam negosiasi e-commerce.

Para peserta juga akan mengikuti simulasi negosiasi diplomatik sebagai bagian dari rangkaian pelatihan.

“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” kata Edi.

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan kemampuan negosiasi penting untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi dasar hubungan kemitraan strategis kedua negara dengan dilandasi kepercayaan serta semangat saling mendukung dalam jangka panjang.

Ia menambahkan kerja sama pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok yang terus berkembang, khususnya dalam perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.

Peningkatan kapasitas aparatur tersebut sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 serta pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 8.000 dolar AS.