Gorontalo Gencarkan Safari HIV dan IMS, Ada Pesan Penting untuk Generasi Muda

GORONTALO - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)  melaksanakan safari program HIV dan infeksi menular seksual (IMS) di enam kabupaten/kota.

"Safari ini dilakukan sejak Mei sampai awal September 2026," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Erni Nuraini Mansur di Kota Gorontalo, Rabu.

Safari menyasar petugas kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta persoalan masing-masing daerah.

Antusiasme tinggi ditunjukkan para pengelola program HIV, petugas kesehatan ibu dan anak (KIA), bidan koordinator, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan HIV dan IMS.

Safari diawali di Kabupaten Gorontalo Utara pada Mei 2026, melibatkan 45 peserta dari pengelola program HIV dan petugas KIA.

Salah satu agenda utama adalah pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA).

Pada bulan yang sama, kegiatan berlanjut di Kabupaten Gorontalo, menghadirkan 50 peserta dari unsur pengelola HIV dan KIA.

Pembahasan mencakup pemanfaatan PrEP (pre-exposure prophylaxis) sebagai salah satu metode pencegahan HIV.

Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut di Kota Gorontalo melalui dukungan Global Fund komponen AIDS.

Agenda diarahkan pada proses re-input pasien dengan hasil tes HIV negatif ke dalam layanan PrEP.

Seluruh pengelola program HIV se-Kota Gorontalo dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Di Kabupaten Pohuwato, sebanyak 16 pengelola program HIV membahas pemanfaatan menu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), untuk mendukung deteksi dini dan tata laksana orang dengan HIV (ODHIV).

Sementara di Kabupaten Bone Bolango, peserta terdiri dari pengelola program HIV dan bidan koordinator.

Keterlibatan bidan menjadi penting karena pembahasan turut mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan anak, khususnya di tengah meningkatnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di wilayah tersebut.

Rangkaian safari berakhir di Kabupaten Boalemo dengan melibatkan pengelola program HIV dari puskesmas dan rumah sakit se kabupaten itu.

Salah satu agenda yang dibahas adalah inisiasi perluasan layanan satelit PrEP untuk memperluas akses terhadap upaya pencegahan HIV.

Erni mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten/kota dan seluruh tenaga kesehatan yang terlibat.

“Kami mengapresiasi antusiasme dan komitmen seluruh kabupaten/kota. Setiap wilayah memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pembahasan kami sesuaikan dengan kebutuhan daerah agar hasil pertemuan dapat ditindaklanjuti di fasilitas pelayanan kesehatan,” katanya.

Menurutnya kolaborasi antara Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas dan rumah sakit menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program HIV dan IMS.

Pengelola Layanan Kesehatan sekaligus Pengelola Program HIV dan IMS Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Mohamad Ramdhan Ismail mengatakan safari tersebut menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi pelaksanaan program di masing-masing daerah.

“Antusiasme petugas sangat baik. Kami dapat berdiskusi langsung mengenai persoalan yang dihadapi di lapangan, sekaligus mencari solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten dan kota,” katanya

Ia menegaskan siap membuka ruang konsultasi, fasilitasi dan pendampingan bagi pengelola program di kabupaten/kota.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk konsultasi, fasilitasi dan pendampingan. Harapannya, koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat sehingga setiap persoalan program dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan safari di enam kabupaten/kota berjalan baik dan terarah.

Perbedaan fokus di setiap wilayah menunjukkan, agenda disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan program yang ditemukan di lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, pihaknya mendorong kesinambungan program HIV dan IMS, sekaligus memperkuat koordinasi antara pengelola program di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan.