Korea Selatan Pertimbangkan Pengerahan Militer ke Selat Hormuz, Belum Ada Keputusan Resmi

JAKARTA - Korea Selatan sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk membantu menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz, termasuk kemungkinan mengambil langkah militer. Namun, kantor kepresidenan Korea Selatan menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk mengerahkan pasukan ke jalur perairan strategis tersebut.

Sejumlah media Korea Selatan, termasuk JTBC dan MBC, sebelumnya melaporkan bahwa Seoul tengah mempersiapkan kemungkinan pengerahan aset militer sebelum akhir 2026. Laporan itu juga menyebut pemerintah dapat meminta persetujuan parlemen pada September ini.

Opsi yang sedang dikaji disebut mencakup pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik, hingga unit yang memiliki kemampuan mendeteksi dan membersihkan ranjau laut. Korea Selatan juga disebut telah berdiskusi dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengenai skala serta bentuk kontribusi yang mungkin diberikan.

Seorang pejabat kepresidenan mengatakan Seoul memang telah membahas langkah-langkah praktis untuk berkontribusi menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa pilihan menggunakan aset militer termasuk dalam pembahasan, tetapi belum ada keputusan akhir.

"Belum ada keputusan yang diambil," kata pejabat tersebut.

Menurut pejabat itu, pemerintah Korea Selatan masih harus mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum menentukan langkah. Pertimbangan tersebut mencakup prosedur hukum dalam negeri, kesiapan militer di Semenanjung Korea, serta kebutuhan mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional.

Pejabat tersebut juga membantah anggapan bahwa Korea Selatan tidak memberikan kontribusi terkait keamanan Selat Hormuz. Seoul disebut telah lama berdiskusi dengan masyarakat internasional mengenai bentuk bantuan praktis yang dapat diberikan untuk menjaga jalur pelayaran tersebut.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga kemungkinan akan membahas berbagai opsi mengenai Selat Hormuz ketika bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron pada pekan depan. Pertemuan itu dapat menjadi kesempatan untuk membicarakan bentuk kerja sama yang lebih konkret di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan jalur pelayaran tersebut.

Isu pengerahan militer Korea Selatan juga tidak terlepas dari hubungan Seoul dengan Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan pada Agustus bahwa latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan dikurangi sebagian karena Seoul menolak membantu Amerika Serikat dalam perang melawan Iran.

Profesor studi keamanan internasional di Akademi Diplomatik Nasional Korea, Ban Kil-joo, menilai pengerahan pasukan dapat menjadi sinyal bahwa Korea Selatan tetap bersedia menjalankan tanggung jawabnya sebagai sekutu Amerika Serikat. Menurutnya, langkah tersebut juga dapat memperkuat posisi Seoul di tengah permintaan Washington agar negara-negara sekutunya mengambil peran lebih besar.

"Pengerahan pasukan akan membantu Korea Selatan mengelola risiko aliansi dan memperkuat kredibilitasnya sebagai sekutu teladan AS pada saat Washington meminta para mitranya untuk berbuat lebih banyak," kata Ban.

Ban menilai pilihan aset yang sedang dibahas menunjukkan kemungkinan kontribusi dengan tingkat keterlibatan menengah. Artinya, Korea Selatan dapat mendukung upaya internasional menjaga keamanan Selat Hormuz tanpa harus terlibat langsung dalam operasi tempur melawan Iran.

Letnan Jenderal Purnawirawan Chun In-bum, mantan komandan pasukan khusus Korea Selatan, juga menilai kemungkinan pengerahan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Seoul. Menurutnya, posisi Selat Hormuz sangat penting bagi Korea Selatan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan energi dan perdagangan negara tersebut.

"Penting untuk berkontribusi dalam memastikan Selat Hormuz tetap terbuka karena Korea Selatan memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan terkait dengan jalur air tersebut," kata Chun.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, pengerahan personel militer ke luar negeri membutuhkan persetujuan Majelis Nasional. Karena itu, keputusan mengenai misi di Selat Hormuz tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan pemerintah tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Rencana tersebut juga berpotensi menghadapi tantangan dari sisi dukungan masyarakat. Jajak pendapat Gallup Korea pada Maret menunjukkan 55 persen responden menolak pengiriman kapal perang Korea Selatan ke Selat Hormuz, sedangkan hanya 30 persen yang menyatakan dukungan.

Jika akhirnya disetujui, misi tersebut dapat menjadi pengerahan maritim pertama Korea Selatan di luar Semenanjung Korea sejak unit antiperompakan Cheonghae dikirim ke Teluk Aden pada Maret 2009. Berdasarkan catatan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, unit tersebut hingga kini masih ditempatkan di lepas pantai Somalia sebagai bagian dari upaya keamanan maritim internasional dan perlindungan pelayaran komersial.

Kepentingan ekonomi menjadi salah satu alasan utama Seoul memperhatikan keamanan Selat Hormuz. Korea Selatan diketahui bergantung pada jalur tersebut untuk sekitar 61 persen impor minyak mentah dan 54 persen impor nafta pada tahun lalu.

Meski opsi militer tengah dikaji, pemerintah Korea Selatan hingga kini belum menetapkan keputusan mengenai pengerahan pasukan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pembahasan pemerintah, kondisi keamanan kawasan, kesiapan militer, serta persetujuan parlemen jika pengerahan benar-benar diputuskan.