Solusi Kemacetan di Ketapang Diperlukan Kolaborasi, Integrasi dan Kekompakan Semua Pihak

JAKARTA – Terhambatnya akses menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur yang terjadi belakangan ini membawa dampak yang cukup besar bagi sektor perekonomian di Jawa dan Bali. Untuk ini diperlukan kolaborasi, integrasi dan kekompakan semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. 

Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. ⁠Menurutnya kemacetan Ketapang bukan masalah satu pihak. Lintasan penyeberangan melibatkan regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, Pemda, dan pengguna jasa. Masing-masing punya kewenangan dan tanggung jawab. 

“Secara teknik, jika dilihat ini semua karena masalah optimasi jaringan dan simpul, serta dalam mengatasinya perlu kerjasama semua pihak. Jika hal ini dilakukan, Insya Allah tertangani macet akan selesai,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10).

Ia juga menambahkan truk angkutan barang kerap menumpuk di jalan raya sekitar pelabuhan karena belum optimalnya kantong parkir (buffer zone) atau area penampungan sementara sebelum masuk area pelabuhan. Dampaknya antrean tidak hanya melumpuhkan arus penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, tetapi juga memicu kemacetan ekor di jalan nasional Jalur Pantura Situbondo–Banyuwangi.

Dalam pengaturan lalu lintas ke arah pelabuhan Ketapang harus dilakukan dari hulu, jangan menunggu kendaraan menumpuk di depan pelabuhan. Untuk ini perlukan rekayasa lalu lintas, holding area, pengaturan kendaraan logistik, dan sistem antisipasi saat volume mulai meningkat.

Selain itu, kata  Akademisi Prodi Tehnik Sipil, di jalur Ketapang–Gilimanuk merupakan perlintasan utama bahan pokok dan kebutuhan industri ke Bali dan Nusa Tenggara. Dominasi truk-truk berukuran besar membutuhkan waktu bongkar muat lebih lama dan memakan ruang dermaga serta ruang jalan yang signifikan.

Untuk ini kendaraan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL)  harus dikendalikan sebelum kendaraan masuk pelabuhan. Penertiban kendaraan ODOL merupakan tanggung jawab lintas instansi. Jangan sampai persoalan yang tidak selesai di jalan akhirnya menumpuk di pintu pelabuhan.

“Di sini proses pembagian tanggung jawab harus jelas. Regulator mengatur dan mengawasi, kepolisian menjaga lalu lintas dan keamanan, Pemda mendukung pengaturan wilayah, sementara pengelola pelabuhan dan operator kapal memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal,” katanya.

Lalu, kata Djoko, peningkatan kapasitas infrastruktur harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dermaga yang sedang dilakukan perlu dilihat sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan lintasan. Namun pembangunan infrastruktur tetap harus diikuti perbaikan pengaturan lalu lintas, pola operasi, dan manajemen kendaraan dari hulu.

Objek Vital
Dijelaskan juga oleh Dewan Penasihat MTI Pusat bahwa pelabuhan merupakan infrastruktur strategis yang harus dijaga operasionalnya. Sebagai bagian dari objek vital nasional dan simpul utama konektivitas Jawa–Bali, akses keluar-masuk pelabuhan perlu dijaga agar pelayanan kepada masyarakat dan distribusi logistik tidak terganggu.

“⁠⁠Aksi massa yang menghambat akses pelabuhan berdampak luas. Dampaknya bukan hanya terhadap aktivitas pelabuhan, tetapi juga perjalanan masyarakat, distribusi logistik, dan konektivitas Jawa–Bali. Hak menyampaikan aspirasi tetap harus dihormati, tetapi jangan sampai melumpuhkan pelayanan publik,” kata Djoko.

Ia juga menyakini bahwa aksi massa seharusnya bisa diantisipasi. Bahkan jika informasi mengenai rencana aksi sudah diketahui, perlu pengamanan, rekayasa lalu lintas, jalur alternatif, dan koordinasi antar instansi agar tidak berkembang menjadi kemacetan panjang. ###