Hadapi Puncak Kemarau, Pemprov DKI Siagakan 1.027 Personel dan 29 Mobil Tangki

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Sebanyak 1.027 personel lintas instansi dan 29 mobil tangki disiapkan untuk mengantisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, serta penurunan kualitas udara.

Kesiapsiagaan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9). Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah berbagai risiko yang dapat meningkat selama periode kemarau.

Pramono mengatakan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027 turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh seluruh jajaran terkait. Menurutnya, fenomena tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap ketersediaan air, risiko kebakaran, hingga kualitas udara di wilayah Jakarta.

“Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara,” ujar Pramono.

Sebanyak 1.027 personel yang dikerahkan berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, hingga mitra kebencanaan. Selain menyiagakan personel, Pemprov DKI memperkuat pemantauan kawasan yang memiliki potensi risiko serta koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.

Untuk memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, BPBD Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 29 mobil tangki yang berasal dari 10 instansi dan lembaga. Pemerintah juga melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air sekaligus mengidentifikasi kebutuhan warga hingga tingkat kelurahan.

Pramono meminta seluruh jajaran mengambil langkah antisipasi sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan darurat. Ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air bersih, mencegah kebakaran, menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta memantau ketersediaan pangan.

“Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan,” tegas Pramono.

Selain meminta kesiapan pemerintah, Pramono mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga juga diminta mencegah munculnya sumber api, memastikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran.

Risiko kebakaran menjadi perhatian khusus karena jumlah kejadian meningkat selama periode kemarau. Sepanjang Juli hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 457 kejadian kebakaran di Jakarta, dengan 240 kejadian di antaranya terjadi selama Agustus.

Berdasarkan data yang dihimpun, listrik menjadi dugaan penyebab terbanyak kebakaran dengan 169 kejadian. Sementara itu, sampah menjadi objek yang paling banyak terbakar dengan jumlah mencapai 122 kejadian.

“Pengawasan terhadap titik rawan dan edukasi pencegahan harus diperkuat. Sedangkan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR), saya meminta setiap RW memilikinya, karena ini program sudah berjalan, saya yakin sekarang setiap RW sudah memilikinya,” ujar Pramono.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengingatkan warga agar segera melapor apabila mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan darurat 112 untuk menyampaikan laporan terkait kondisi kekeringan yang membutuhkan penanganan.

BPBD telah melakukan koordinasi dengan PAM Jaya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Setelah laporan diterima, pemerintah akan memfasilitasi distribusi air ke lokasi yang mengalami kekurangan sesuai kebutuhan.

Maruli mengatakan mekanisme penanganan tersebut juga telah disampaikan kepada jajaran pemerintah di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Sosialisasi dilakukan agar laporan masyarakat mengenai kekeringan dapat segera diteruskan dan ditangani oleh instansi terkait.

“Setelah laporan diterima, BPBD akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya,” jelas Maruli.

Kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menghadapi berbagai dampak yang mungkin muncul selama musim kemarau. Dengan dukungan personel, armada distribusi air, pemantauan wilayah, serta keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap risiko kekeringan dan kebakaran dapat ditekan.

Pemprov DKI juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu kondisi memburuk sebelum menyampaikan laporan. Warga yang membutuhkan bantuan akibat kekurangan air bersih dapat segera menghubungi layanan 112 sehingga koordinasi distribusi air dengan PAM Jaya dapat dilakukan.