Independensi BI Jadi Ujian Kepemimpinan Baru

Ketergantungan bank sentral terhadap pemerintah berisiko membuat kebijakan moneter terlalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal.

Jakarta – Independensi Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan di tengah tuntutan agar kebijakan moneter turut mendukung agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengamat menilai koordinasi fiskal dan moneter tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menggeser mandat utama BI dalam menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengatakan secara hukum BI masih independen. Namun, praktik pengambilan kebijakan akan menjadi ukuran sejauh mana independensi tersebut dapat dipertahankan.

Menurut Teuku, dukungan terhadap agenda pertumbuhan ekonomi pemerintah harus tetap diimbangi dengan konsistensi menjalankan mandat utama bank sentral. Stabilitas inflasi dan nilai tukar, kata dia, harus tetap menjadi prioritas agar kebijakan moneter tidak bergeser mengikuti kepentingan jangka pendek.

“Kalau kemudian ada mandat-mandat berikutnya, ini adalah mandat-mandat yang memang bukan menjadi prioritas BI, tetapi prioritasnya ini harusnya jangan dikompromikan,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Teuku mengatakan salah satu indikator independensi bank sentral adalah kemampuan mengambil kebijakan tanpa tekanan pemerintah. Hal tersebut penting karena independensi BI merupakan hasil reformasi panjang yang salah satunya bertujuan mencegah bank sentral digunakan sebagai sumber pembiayaan ketika pemerintah menghadapi kebutuhan fiskal.

Senada, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai independensi BI merupakan gerbang terakhir untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama ketika kebijakan fiskal menghadapi tekanan.

“Ketika fiskal kita ini buruk pengelolaannya … seharusnya ada pengawal terakhir yang itu dipegang oleh otoritas moneter yang tidak boleh diintervensi siapapun dan apapun,” kata Nailul di Jakarta.

Menurut Nailul, ketergantungan bank sentral terhadap pemerintah berisiko membuat kebijakan moneter terlalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fiskal. Kondisi tersebut dapat mengurangi kredibilitas kebijakan dan memicu kekhawatiran pasar, terutama ketika arus modal dapat bergerak keluar-masuk dengan cepat.

Ia mengingatkan pengalaman berbagai negara menunjukkan pentingnya bank sentral yang independen setelah sejumlah periode inflasi tinggi. Di Indonesia, penguatan independensi BI menjadi salah satu pembelajaran penting setelah krisis ekonomi 1997-1998 dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

Iklim Kondusif

Di sisi lain, Gubernur BI terpilih Destry Damayanti menegaskan sinergi dengan pemerintah tidak berarti menghilangkan independensi bank sentral.

“Sinergi itu jangan salah, ya. Sinergi itu tidak berarti kita kehilangan independensi, tidak. Karena kita bergerak bersama-sama menuju arah yang sama, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing,” kata Destry.

Destry mengatakan BI tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, terlebih Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) turut memberikan mandat kepada BI untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, ia menekankan stabilitas tetap menjadi pijakan utama kebijakan bank sentral.

“Stance tetap sama, bahwa stabilitas tetap. Dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami,” kata Destry saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9).

Rapat Paripurna DPR pada Selasa menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur BI, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI, serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026-2031.