Program Kuliah Gratis PTN Disiapkan secara Bertahap

JAKARTA- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) secara cepat dan bertahap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

“Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan untuk menggratiskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT (uang kuliah tunggal) yang ada saat ini,” kata Mendiktisaintek Brian memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9).

Tidak hanya itu, turut dipertimbangkan pula komponen dari iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri hingga sumber pendapatan lain di PTN dan pendapatan dari pascasarjana dapat melakukan subsidi kepada program tersebut.

Dia menyebut Kemendiktisaintek sebelumnya sudah melakukan penghitungan sejak 2024 bagaimana standar biaya setiap prodi, wilayah, dan mahasiswa per tahunnya.

Hitungan itu yang nantinya menjadi standar acuan untuk pembahasan dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembahasan akan dilakukan lewat tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Langkah itu dilakukan untuk mengimplementasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar secepatnya dapat menggratiskan uang kuliah di perguruan tinggi.

“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, begitu ya Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan yang lebih baik begitu ya sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” demikian Brian Yuliarto.

Susun Rencana

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk menyusun rencana dan kebutuhan anggaran sehingga pendidikan gratis dapat diberikan kepada anak-anak sejak mereka mengikuti program taman kanak-kanak (TK) hingga PTN.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, menjelaskan mulai tahun ini, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak hanya diberikan kepada sekolah dasar (SD), tetapi juga taman kanak-kanak.

“Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan PIP. Jadi, anak-anak dan murid yang belajar di SD dan TK, mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan dana PIP (Program Indonesia Pintar) untuk murid dari keluarga tidak mampu,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers di selasar Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam rapat tersebut, Abdul Mu’ti menyampaikan Presiden Prabowo menekankan layanan pendidikan gratis itu dimulai dari tingkat TK.

“Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya 450.000 rupiah per tahun. Itu yang menjadi komitmen Beliau,” ujar Abdul Mu’ti.

Mu’ti melanjutkan sejauh ini ada sebanyak 23 persen TK negeri di berbagai wilayah Indonesia. “Nanti jumlahnya (penerima) berapa, nanti akan kami sampaikan, termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun. Ada wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak, karena ada wajib belajar, maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Wajib Belajar 13 Tahun, yang merupakan bagian dari program prioritas nasional pada RPJMN 2025—2029, terdiri atas satu tahun pendidikan prasekolah (TK), kemudian enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Anak-anak usia 5 tahun—6 tahun ke depannya wajib mendapatkan akses untuk ikut serta dalam pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Presiden Prabowo memimpin rapat mengenai pendidikan gratis dari jenjang TK hingga pendidikan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Rapat tersebut yang berlangsung selama kurang lebih dua jam diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.Ant/S-2