Dunia Kian Melenceng dari Target Konservasi Alam

PARIS - Sebuah studi baru yang dirilis pada Rabu (23/9) menyatakan bahwa negara-negara di dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk memenuhi janji bersejarah untuk melindungi 30 persen daratan dan lautan dunia pada tahun 2030.

Temuan ini sejalan dengan penilaian serupa oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan muncul menjelang KTT global di Armenia di mana negara-negara akan meninjau kemajuan menuju target keanekaragaman hayati.

Tujuan "30x30" adalah inti dari pakta penting yang dicapai pada tahun 2022 oleh hampir 200 negara yang secara informal dijuluki “Perjanjian Paris untuk alam”. Namun menurut laporan dari kelompok lingkungan Campaign for Nature dan Together for the Ocean, retorika tersebut tidak diikuti oleh tindakan nyata.

"Pemerintah telah menunjukkan bahwa kemajuan pesat itu mungkin, tetapi dunia belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai cakupan 30 persen," kata direktur Campaign for Nature, Brian O'Donnell, kepada wartawan.

Jika pemerintah memenuhi komitmen mereka sepenuhnya, jumlah lahan dan perairan pedalaman yang ditetapkan sebagai kawasan lindung atau konservasi dapat mencapai 27 persen pada tahun 2030, menurut laporan tersebut.

Namun, cakupan lautan mungkin hanya mencapai 12 persen pada akhir dekade ini.

Dalam sebuah pernyataan bulan lalu, Konvensi Keanekaragaman Hayati, perjanjian PBB yang mengawasi tujuan pelestarian alam global, juga memperingatkan bahwa negara-negara telah melenceng dari jalur yang seharusnya.

Hambatan Pendanaan

Pendanaan untuk konservasi merupakan salah satu hambatan terbesar. Para penulis laporan memperkirakan bahwa dibutuhkan antara USD100 miliar dan USD180 miliar setiap tahun untuk mencapai target tahun 2030, tetapi pengeluaran tahunan tertinggal di angka sekitar USD24 miliar.

"Kesenjangan tersebut sangat mencolok, terutama untuk sektor kelautan, di mana dibutuhkan sekitar USD16 miliar setiap tahunnya, tetapi saat ini hanya sekitar USD1,8 miliar yang dihabiskan," kata laporan tersebut.

Sebagian besar pendanaan akan dibutuhkan di negara-negara berkembang, yang memiliki banyak ekosistem terkaya di dunia tetapi kekurangan sarana untuk melindungi kawasan keanekaragaman hayati tersebut dengan layak.

O'Donnell mengatakan pemerintah perlu menggali lebih dalam dari anggaran mereka, tetapi juga dapat membuat undang-undang untuk mewajibkan industri-industri yang mencemari lingkungan seperti perusahaan bahan bakar fosil dan pertambangan, untuk berkontribusi pada konservasi.

"Mereka tidak akan melakukan itu secara sukarela," kata O'Donnell seraya mengatakan bahwa target 30x30 tetap dapat dicapai tetapi bukan tanpa upaya besar.

"Kami tidak ingin mempermanis keadaan dan mengatakan, ini tidak akan tanpa tantangan," ucap dia.

Pakta keanekaragaman hayati sejauh ini mewajibkan negara-negara untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030, termasuk dengan memenuhi target 30x30, mengurangi polusi, dan memulihkan ekosistem.

Konferensi Tingkat Tinggi Keanekaragaman Hayati PBB di Yerevan, yang dimulai pada 19 Oktober mendatang, adalah kali pertama negara-negara akan membahas kekurangan kemajuan dan mendiskusikan bagaimana mengembalikan target ke jalur yang benar. AFP/I-1