ITF Sunter Dihidupkan Lagi, DPRD DKI Ingatkan Jangan Bergantung pada Sampah

JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghidupkan kembali proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter dengan nilai investasi sekitar Rp5,3 triliun mendapat perhatian DPRD DKI Jakarta. Proyek tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang persoalan sampah di Ibu Kota, tetapi pelaksanaannya harus tetap sejalan dengan kebijakan pengurangan sampah dari sumber.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman mendukung kembali ditawarkannya proyek ITF Sunter kepada investor. Namun, ia mengingatkan agar besarnya investasi tidak membuat sistem pengelolaan sampah Jakarta justru bergantung pada tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat.

Menurut Ade, kepastian pasokan sampah yang menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov DKI kepada investor perlu dikaji secara hati-hati. Sebab, pemerintah juga memiliki target untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga kawasan.

“Jangan sampai kita bergantung pada sampah. Pengurangan dari sumber tetap harus menjadi prioritas,” ujar Ade, beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menawarkan proyek ITF Sunter kepada investor dalam Jakarta Investment Festival 2026. Fasilitas pengolahan sampah itu dirancang memiliki kapasitas hingga 2.200 ton sampah per hari, mengurangi volume sampah lebih dari 80 persen, serta menghasilkan listrik hingga 35 megawatt.

Dalam penawaran investasi tersebut, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah bentuk dukungan. Di antaranya penyediaan lahan, kepastian pasokan sampah, tipping fee, serta dukungan regulasi untuk menunjang keberlangsungan proyek.

Ade menilai skema tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menciptakan pertentangan dengan kebijakan pengurangan sampah. Menurutnya, kontrak investasi tidak boleh memberikan insentif yang justru mendorong Jakarta mempertahankan atau meningkatkan produksi sampah demi memenuhi kebutuhan fasilitas pengolahan.

“Di satu sisi sampah harus berkurang, di sisi lain fasilitas membutuhkan pasokan. Kontraknya tidak menciptakan insentif untuk terus menghasilkan sampah,” katanya.

Ade menegaskan ITF Sunter harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pengelolaan sampah Jakarta. Fasilitas tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya tumpuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah di Ibu Kota.

Ia mengatakan sampah yang masih memiliki nilai guna harus dipilah dan ditangani sedini mungkin. Proses tersebut perlu dilakukan mulai dari rumah, lingkungan masyarakat, hingga kawasan sebelum sampah masuk ke fasilitas pengolahan skala besar.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah sampah organik. Menurut Ade, jenis sampah tersebut dapat diolah menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan.

“Yang bisa selesai di sumber, selesaikan di sumber,” tegasnya.

Karena itu, Ade mendorong Pemprov DKI memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah juga dinilai penting untuk memastikan pengurangan dan pemanfaatan sampah berjalan secara terintegrasi.

Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup perlu berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP). Pengolahan sampah organik dapat dikaitkan dengan program urban farming sehingga sampah tidak hanya berakhir sebagai limbah.

Masyarakat dapat mengolah sampah organik menjadi kompos, sementara hasil pengolahannya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian perkotaan. “Jadikan sampah sebagai sumber daya, bukan sekadar beban,” tutur Ade.

Ade juga meminta Pemprov DKI memastikan seluruh aspek tata kelola proyek ITF Sunter telah matang sebelum kembali masuk ke tahap investasi. Hal tersebut penting mengingat proyek tersebut memiliki sejarah panjang dan sebelumnya sempat mengalami persoalan hingga mangkrak sejak 2023.

Kini, proyek tersebut kembali ditawarkan kepada investor dengan nilai investasi sekitar Rp5,3 triliun. Ade berharap persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang dalam pelaksanaan proyek berikutnya.

“Kita tidak ingin mengulangi persoalan yang sama,” katanya.

Menurut Ade, sejumlah aspek harus diperjelas sejak awal sebelum proyek berjalan. Hal itu meliputi skema pembiayaan, teknologi yang digunakan, pengawasan lingkungan, tipping fee, pembagian tanggung jawab, hingga indikator keberhasilan proyek.

Dokumen investasi Pemprov DKI sebelumnya mencantumkan skema Build Operate Transfer (BOT) dengan masa kerja sama selama 25 tahun. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas pengolahan 2.200 ton sampah per hari dengan sumber pendapatan berasal dari tipping fee dan penjualan listrik.

Dokumen tersebut juga mencantumkan penggunaan teknologi dengan standar emisi Euro 5. Menurut Ade, seluruh parameter tersebut perlu dikaji secara transparan agar proyek tidak hanya terlihat layak secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.

Ade mendukung target Jakarta menuju zero dumping pada 2028. Namun, ia menilai target tersebut harus dicapai melalui kombinasi berbagai strategi dan tidak hanya mengandalkan fasilitas pengolahan sampah berskala besar.

“ITF kita dukung. Reduksi sampah juga harus diperkuat,” tandasnya.

Ia meminta program bank sampah, pengomposan, pengolahan sampah organik, pertanian perkotaan, pemilahan, serta edukasi masyarakat memperoleh dukungan yang memadai. Berbagai program tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibawa menuju fasilitas pengolahan.

Menurut Ade, keberhasilan sistem persampahan Jakarta tidak cukup diukur dari kapasitas sampah yang mampu dibakar atau diolah oleh fasilitas seperti ITF. Indikator yang lebih penting adalah seberapa banyak sampah yang berhasil dicegah dan dikurangi sejak dari sumber.

“Yang paling penting adalah seberapa banyak sampah yang kita kurangi dari sumbernya,” ujarnya.

Ade berharap ITF Sunter nantinya menjadi bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta yang modern dan berkelanjutan. Dengan kombinasi pengurangan sampah dari hulu dan pengolahan di hilir, investasi besar tersebut diharapkan benar-benar mampu memperbaiki sistem persampahan Ibu Kota.

“Investasi Rp5,3 triliun harus mengubah sistem, bukan sekadar mengolah sampah,” pungkasnya.