Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Tujuh Kabupaten di Papua Barat

Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fafkak.

Asisten I Sekda Papua Barat Syors Alberth Ortisanz Marini di Manokwari, Selasa, mengatakan penanganan masalah kemiskinan harus dilakukan evaluasi guna mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program.

“Program intervensi yang dilakukan provinsi di tujuh kabupaten harus dievaluasi, supaya bisa diketahui tepat sasaran atau tidak,” ujar dia.

Pemerintah provinsi setempat telah meluncurkan Sistem Terpadu Monitoring dan Evaluasi (Simonev) yang memudahkan proses evaluasi menyeluruh sekaligus mengidentifikasi permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan.

Sistem tersebut nantinya dipadukan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga perumusan program intervensi dan penyaluran bantuan sosial dalam menangani masalah kemiskinan lebih terarah.

“Dengan adanya aplikasi Simonev, pemerintah bisa identifikasi program dan bantuan seperti apa yang lebih cocok dan tetap sasaran,” kata Ortisanz.

Dia menyebut tiga program unggulan yang diarahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yaitu Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif dengan sasaran sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan lintas sektor agar program penanggulangan kemiskinan di Papua Barat dapat diimplementasikan secara terpadu sekaligus memiliki sasaran maupun indikator capaian yang jelas.

“Perlu saya sampaikan realisasi anggaran belanja penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga semester I baru berkisar 12 persen. Ini perlu perhatian serius,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2025, tingkat kemiskinan Papua Barat 18,68 persen dengan jumlah penduduk miskin 98,46 ribu jiwa atau turun 1 persen poin dibanding September 2024.

Tingkat kemiskinan Papua Barat dalam lima tahun terakhir, sejak 2021 hingga 2025 bergerak fluktuatif yaitu 21,84 persen, turun menjadi 21,33 persen, kemudian turun lagi menjadi 20,49 persen, naik menjadi 21,66 persen, dan kembali menurun pada 2025.

“Meski tren lima tahun menurun, tetapi perlu disadari bahwa Papua Barat masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga secara nasional,” ujar Syors.