Pemprov Papua Pegunungan Sisihkan Anggaran Tiap Bulan untuk Kebutuhan Tak Terduga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menerapkan tata pengelolaan keuangan dana saving atau menyisihkan anggaran untuk kepentingan-kepentingan tak terduga setiap bulannya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu mengatakan selama ini pengaturan keuangan daerah belum diatur secara optimal sehingga beberapa kegiatan penting tak dapat ditalangi.

“Pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP saat dilakukan setiap tiga bulan sekali langsung anggaran di kas itu habis, maka sesuai hasil rapat bersama kami mulai menerapkan program dan saving mulai bulan Agustus 2026,” ujarnya.

Menurut Plt Sekda, dengan penerapan program dana saving maka berpengaruh terhadap pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Dengan adanya kebijakan dana saving maka pembayaran TPP itu dilakukan setiap bulan sekali setelah pembayaran gaji. Pembayaran akan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulan yang mulai diberlakukan pada Agustus 2026,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembayaran TPP yang dilakukan setiap bulan sekali dengan tujuan supaya ada anggaran yang disisihkan atau tersedia di kas daerah sehingga dapat menanggulangi kegiatan-kegiatan penting yang mendesak.

“Kegiatan-kegiatan penting yang selama ini tidak bisa dibiayai seperti pembinaan partai politik, honor Forkopimda. Setelah adanya kebijakan baru ini kami berharap kegiatan penting yang selama ini tidak bisa dibiayai dapat kembali dibiayai dalam mendukung pelayanan dan pembinaan pemerintahan,” katanya.

Dia menambahkan untuk besaran anggaran TPP yang dibayarkan setiap tiga bulan maupun setiap bulan tidak diketahui secara persis karena itu merupakan urusan Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

“Kami hanya menjelaskan aturan yang berlaku saat ini, sementara besaran anggaran TPP itu menjadi urusan dan wewenangnya keuangan. Tetapi yang pasti pembayaran TPP mulai bulan ini telah dibayar setiap bulan,” ujarnya.

Pemprov Papua Pegunungan memperoleh APBD tahun 2026 kurang lebih senilai Rp1,2 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun 2025 Rp1,8 triliun.