JIF Summit 2026 Dorong Proyek Tanggul Laut NCICD Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

JAKARTA – Masa depan kawasan pesisir Jakarta menjadi salah satu pembahasan dalam rangkaian Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 melalui side panel discussion bertajuk “The Road Ahead for Jakarta's Coastal Transformation”. Diskusi yang berlangsung di Grand Ballroom Shangri-La Jakarta, Kamis (27/8/2026), membahas strategi pengembangan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai bagian dari upaya jangka panjang menghadapi berbagai risiko di kawasan pesisir.

Pengembangan NCICD tidak hanya diarahkan untuk memperkuat perlindungan Jakarta dari ancaman banjir dan kenaikan muka air laut. Program tersebut juga dinilai memiliki potensi untuk mendorong pembangunan kawasan, konektivitas, aktivitas ekonomi, hingga peluang investasi di wilayah pantai utara Jakarta.

Transformasi kawasan pesisir membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan memperhatikan aspek perlindungan, tata ruang, infrastruktur, pembiayaan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Perspektif tersebut dibahas oleh sejumlah perwakilan pemerintah, lembaga pembiayaan, konsultan, dan sektor swasta dalam forum JIF Summit 2026.

Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Indra Patrianto, mengatakan Jakarta menghadapi tantangan pesisir yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan pertumbuhan perkotaan yang pesat. Sekitar 40 persen wilayah daratan Jakarta berada di bawah permukaan laut dan menghadapi risiko banjir, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan laut yang diperkirakan dapat menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp2,1 triliun per tahun.

Menurut Indra, kondisi tersebut membuat penguatan ketahanan kota menjadi kebutuhan penting, terutama dalam mendukung target Jakarta sebagai salah satu dari 20 kota global terbaik dunia pada 2045.

"Pengembangan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan kota dan memitigasi risiko banjir, tetapi juga diharapkan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, perbaikan lingkungan, serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan," ujar Indra.

Indra menambahkan, pemerintah tidak dapat menangani persoalan perubahan iklim dan ketahanan pesisir seorang diri. Karena itu, JIF Summit 2026 dimanfaatkan sebagai ruang untuk mempertemukan pemerintah, investor, ahli, dan pelaku usaha guna mencari bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat pembangunan kawasan pesisir Jakarta.

"Berbagai upaya menghadapi perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Krisis yang kita hadapi saat ini harus kita tangani dengan tindakan kolektif," tegas Indra.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menilai kawasan pesisir seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai wilayah yang membutuhkan perlindungan. Infrastruktur perlindungan juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan konektivitas, kawasan ekonomi, lingkungan, serta berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.

Menurut Afan, pengembangan pesisir harus mampu menghubungkan agenda pengendalian banjir dengan pembangunan kawasan, konektivitas, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Pesisir utara adalah mesin ekonomi Jakarta sekaligus wilayah yang paling terpapar," ujar Afan.

Ia mengatakan strategi pemerintah secara bertahap diarahkan dari pola pertahanan banjir yang bersifat reaktif menuju sistem perlindungan pesisir melalui NCICD. Tahapan tersebut kemudian diarahkan untuk membentuk kota pesisir terpadu yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Deputi Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Sawarendro, mengatakan pengembangan NCICD perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan Pantai Utara Jawa secara lebih luas. Berdasarkan kajian yang ada, kebutuhan perlindungan kawasan pesisir membentang lebih dari 500 kilometer dari Serang hingga Gresik dengan karakteristik lingkungan yang berbeda di setiap wilayah.

Karena kondisi setiap kawasan tidak sama, bentuk perlindungan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatannya dapat berupa tanggul pantai, solusi berbasis alam yang mengombinasikan mangrove dengan infrastruktur, maupun pembangunan tanggul lepas pantai.

"Tujuan kami bukan hanya melindungi pantai utara Jakarta dan Jawa, tetapi juga menciptakan kawasan pantai yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan," ujar Sawarendro.

Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Djuang F. Sodikin, menilai pengembangan kawasan pesisir tidak bisa dilakukan melalui proyek-proyek yang berdiri sendiri. Pasalnya, sistem pesisir melewati batas administratif dan sektoral sehingga membutuhkan pendekatan programatik yang mampu menghubungkan berbagai proyek, tahapan pembangunan, dan pemangku kepentingan.

"Sistem pesisir tidak mengikuti batas administrasi. Karena itu, kita memerlukan pendekatan programatik untuk menyatukan sasaran, mengelola ketergantungan antarpaket, dan menghasilkan manfaat regional," kata Djuang.

Dari sisi pendanaan, Kepala Divisi Advisory & Syndication PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Adi Pranasatya, menjelaskan bahwa PT SMI memiliki tiga peran utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, yakni pembiayaan, konsultasi, dan penyiapan proyek. Dukungan tersebut dapat diberikan kepada pemerintah daerah maupun sektor swasta, termasuk melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

Menurut Adi, kesiapan proyek menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat investor karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur pembiayaan dan pembagian risiko.

"Dalam konteks infrastruktur pesisir, kami dapat mendukung pemerintah maupun swasta, termasuk melalui penyiapan proyek KPBU," ujar Adi.

Presiden Direktur PT Haskoning Indonesia, Mark van Zanten, mengatakan perencanaan transformasi pesisir sebaiknya dimulai dengan memahami risiko yang dihadapi kawasan. Setelah risiko teridentifikasi, peluang pembangunan dapat dirancang dalam sebuah portofolio yang mempertimbangkan aspek perlindungan, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan.

"Ketika kita berbicara tentang pengembangan pesisir, ini lebih dari sekadar memberikan perlindungan. Kita harus memahami risikonya terlebih dahulu, kemudian melihat peluang dan membangun portofolio yang adaptif," ujar Mark.

Direktur Infrastructure Advisory PT KPMG Siddharta Advisory, Erlangga Atmadjaja, melihat NCICD berpotensi menjadi platform ketahanan publik sekaligus membuka ruang investasi jika dikembangkan dengan struktur yang tepat. Peluang tersebut dapat mencakup berbagai sektor, mulai dari perlindungan pesisir, pengembangan lahan, transportasi, utilitas, pelabuhan, hingga aset perkotaan.

"NCICD pada dasarnya adalah platform ketahanan publik, di mana tulang punggung perlindungan banjir menciptakan nilai. Peluang tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi portofolio investasi dengan pembagian risiko dan peran yang jelas antara sektor publik dan swasta," kata Erlangga.

Menurut Erlangga, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik NCICD di mata investor. Beberapa di antaranya mencakup kepastian sumber pendapatan, dukungan pemerintah untuk mengurangi risiko, kesiapan lahan dan perizinan, serta kejelasan kelembagaan dan pembagian tanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut pembahasan, Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (UP JIC) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan mendorong penyusunan kerangka peluang investasi NCICD. Kerangka tersebut akan menghubungkan visi kawasan, tahapan pembangunan, paket proyek, kebutuhan pendanaan, hingga profil risiko yang melekat pada setiap peluang investasi.

Portofolio investasi NCICD nantinya akan mencakup sejumlah sektor, antara lain infrastruktur perlindungan, pengelolaan air dan drainase, konektivitas dan logistik, pengembangan kawasan, serta sektor energi dan lingkungan. Setiap paket proyek akan dikaji berdasarkan tingkat kesiapan, kebutuhan pendanaan, dan peluang keterlibatan pihak swasta.

UP JIC juga akan mendorong penyusunan investor data room dan pelaksanaan market sounding secara bertahap dengan melibatkan kementerian dan lembaga, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, BUMN dan BUMD, lembaga keuangan, serta pelaku usaha. Proses tersebut diharapkan dapat mengukur minat pasar sekaligus memperoleh masukan investor mengenai struktur dan skema pembiayaan yang paling sesuai.

Melalui rangkaian pembahasan tersebut, JIF Summit 2026 menempatkan transformasi pesisir sebagai agenda yang tidak hanya berkaitan dengan perlindungan wilayah Jakarta. Pengembangan NCICD diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan ketahanan kota dengan peluang investasi sehingga kawasan pesisir dapat tumbuh menjadi wilayah yang aman, adaptif, produktif, dan berkelanjutan.