Atasi Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pemkab Serang Siapkan Festival Pulihkan Okupansi Hotel di Anyer dan Cinangka

SERANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten, telah menyiapkan berbagai agenda festival sebagai upaya pemulihan okupansi perhotelan di Destinasi Wisata Pantai Anyer dan Cinangka pascaerupsi Gunung Api Anak Krakatau (GAK).

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Serang, Selasa (22/9), mengatakan upaya pemulihan okupansi perhotelan di Destinasi Wisata Pantai Anyer dan Cinangka pascaerupsi Gunung Api Anak Krakatau menjadi fokus pemkab dalam waktu dekat.

Saat ini, status aktivitas GAK menurun dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) terhitung pada Senin, 22 September 2026 pukul 18.30 WIB.

”Harapannya dengan semakin menurunnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, okupansi perhotelan (Wisata Pantai Anyer dan Cinangka) juga bisa menggeliat lagi,” katanya kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Bupati Serang.

Ratu Zakiyah mengatakan beberapa pekan terakhir saat terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau, banyak okupansi hotel-hotel di Destinasi Wisata Pantai Anyer dan Cinangka yang membatalkan kunjungannya.

”Mereka membatalkan kunjungannya ke wilayah Anyer dan Cinangka. Tapi memang itu demi keselamatan semuanya. Mari kita berdoa bersama, semoga makin menurun erupsinya, sehingga aktivitas masyarakat tentunya dan giat pariwisata di wilayah Kabupaten Serang bisa kembali seperti sedia kala,” ujar dia.

Dalam waktu dekat, kata Ratu Zakiyah, Pemerintah Kabupaten Serang akan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang, di antaranya Festival Anyer-Panarukan 2026 di wilayah Kecamatan Anyer dengan menggelar istigasah.

”Di sana kita juga akan ada kerja sama dengan media massa dan Pemkab Situbondo. Itu juga dalam rangka meningkatkan pariwisata di wilayah kami. Tentu ini harus lintas sektoral, kita bisa bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah karena terbatas,” katanya menambahkan.

Oleh karenanya ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, wadah organisasi kepemudaan baik KNPI dan Karang Taruna harus bekerja bersama-sama melihat situasi saat ini.

Sehingga jika ada hal di luar prosedur, jika terjadi adanya penyimpangan itu bisa segera dilaporkan kepada yang berwenang. ”Sehingga kemudian kita bisa meminimalkan segala kemungkinan atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan,” katanya menegaskan.