PLTS Didorong Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Pemerintah perlu menyelaraskan regulasi lintas sektor untuk memberi kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Jakarta - Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dinilai dapat menjadi salah satu motor transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan penguatan industri energi terbarukan nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan ekonomi hijau menjadi salah satu motor pertumbuhan baru Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6-8 persen sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN), ekonomi hijau kita tetapkan sebagai pilar utama transformasi menuju visi Indonesia emas 2045,” katanya, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Rachmat, transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan, termasuk tenaga surya, perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja hijau. Pemerintah juga menargetkan pencapaian nol emisi bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Ia menekankan pentingnya regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam berinvestasi di sektor ekonomi hijau.

"Jadikan transisi hijau sebagai instrumen efisiensi biaya dan peningkatan nilai tambah melalui teknologi, bukan penambah beban birokrasi," katanya.

Sementara itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyebut pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 1.130 triliun rupiah.

"Baru-baru ini kita melihat Bapak Presiden melakukan groundbreaking untuk pendirian 100 gigawatt dari pembangkit listrik tenaga surya yang diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp1.130 triliun," ujar Managing Director of Global Relations and Governance Danantara Pahala N. Mansury di Jakarta.

Menurut Pahala, besarnya kebutuhan investasi menunjukkan perlunya ekosistem pembiayaan yang kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Danantara, kata dia, berupaya menjadi salah satu penggerak investasi dan pembiayaan proyek energi hijau.

Selain pembangkit, pembangunan jaringan listrik atau grid juga menjadi bagian penting karena energi terbarukan memiliki karakteristik intermiten.

"Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangkit listrik bertenaga hijau, tetapi juga membutuhkan grid ataupun transmisi yang betul-betul bisa mengakomodir atau bisa mentransmisikan energi berbasis hijau," ujarnya.

Program Strategis

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pembangunan PLTS 100 GWp harus menjadi momentum untuk memperkuat industri energi terbarukan dan menciptakan lapangan kerja hijau.

"Ketika kita membangun PLTS dalam skala 100 GWp, kita sesungguhnya sedang menciptakan pasar yang sangat besar. Pasar ini harus dimanfaatkan untuk menghidupkan industri dalam negeri, mulai dari industri panel surya, baterai, komponen kelistrikan, konstruksi hingga berbagai sektor pendukung seperti kontraktor, transportasi, logistik, dan jasa lainnya," ucapnya.

Eddy juga mendorong agar pembangunan PLTS terintegrasi dengan agenda industrialisasi melalui peningkatan tingkat komponen dalam negeri, transfer teknologi, pengembangan SDM, serta riset dan inovasi.

"Dalam beberapa kesempatan, saya sampaikan bahwa transisi energi harus menjadi 'pesta' industri energi terbarukan dalam negeri," ucap Eddy.

"Karena itu, pembangunan PLTS 100 GWp harus berjalan beriringan dengan pembangunan industri panel surya, baterai, teknologi penyimpanan energi, dan berbagai industri pendukungnya," ujar anggota Komisi XII DPR RI tersebut.