Tiongkok-Indonesia Jalin Kerja Sama AI dan Maritim, Teknologi Jadi Senjata Baru!

BEIJING – Kerja sama AI dengan negara lain penting untuk mempercepat transfer teknologi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan membuka akses terhadap ekosistem riset serta investasi global.

Bagi Indonesia, kolaborasi ini perlu diarahkan pada pengembangan AI yang sesuai kebutuhan nasional, sekaligus memperkuat kedaulatan data dan kemampuan teknologi dalam negeri.

Dengan strategi yang tepat, kerja sama internasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pengguna AI, tetapi juga mendorongnya menjadi pengembang teknologi.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut Tiongkok dan Indonesia akan fokus ke kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI) dan maritim menyusul pelaksanaan Dialog Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Dialogue atau CSD) yang pertama di Jakarta pada 21 Agustus 2026.

Sebelumnya, Indonesia dan Tiongkok memiliki mekanisme High-Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Salah satu kerja sama yang dihasilkan adalah keterlibatan Indonesia dalam "Belt and Road Initiatiave" (BRI) dengan proyek utamanya yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

"Mekanisme ini akan memberikan dukungan kelembagaan bagi hubungan Tiongkok-Indonesia di era baru. Kedua pihak akan memperdalam kerja sama di bidang kekuatan produktif berkualitas baru seperti kecerdasan buatan (AI), serta mempercepat kerja sama maritim," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (24/8).

CSD, menurut Lin Jian, berlangsung sukses karena Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk memperdalam penyelarasan strategi pembangunan masing-masing serta akan mulai menyusun rencana aksi yang baru yaitu untuk 2027-2031.

"Kedua negara berpandangan bahwa pendalaman kerja sama di bidang energi dan pertambangan sesuai dengan kepentingan kedua negara, dan menyatakan kesiapan untuk membentuk kemitraan yang komprehensif, terbuka, dan lebih peduli lingkungan," ungkap Lin Jian.

Lin Jian juga menyebut Tiongkok bersedia membantu Indonesia dengan lebih baik dalam mengubah keunggulan sumber daya menjadi kekuatan pendorong pembangunan serta mempercepat proses industrialisasi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

"Terlebih dalam pertemuan tersebut, pihak Indonesia memberi penilaian positif terhadap kontribusi perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia dan menegaskan bahwa 'Keberhasilan perusahaan Tiongkok di Indonesia merupakan keberhasilan Indonesia juga," ungkap Lin Jian.

Lin Jian menyebut Indonesia bersedia untuk menyediakan lingkungan usaha yang adil, transparan, dan bersahabat.

"Kedua negara juga sama-sama menentang campur tangan eksternal atas urusan dalam negeri masing-masing negara serta meningkatkan kerja sama di bidang politik, keamanan, dan pertahanan serta sepakat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan," tegas Lin Jian.

Di tengah dunia yang berada di persimpangan antara kerja sama atau konfrontasi, Lin Jian menyebut Tiongkok dan Indonesia, sebagai negara berkembang dan anggota penting Global South akan memperdalam koordinasi strategis serta memperkuat solidaritas dan kerja sama.

"Selain itu, sejak Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi, layanan kereta tersebut terus berjalan dengan aman dan lancar. Kereta cepat tersebut telah secara efektif memperbaiki kondisi transportasi serta memberikan kemudahan bagi mobilitas masyarakat setempat," ungkap Lin Jian.

Lin Jian menegaskan Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Indonesia dengan memanfaatkan mekanisme CSD untuk terus mendorong kerja sama "Belt and Road Initiative" yang berkualitas tinggi serta menghasilkan lebih banyak capaian kerja sama, guna memberikan dorongan baru bagi proses modernisasi masing-masing negara.

Pertemuan CSD pertama berlangsung pada 21 Agustus 2026 di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menlu Tiongkok Wang Yi sekaligus menandai dimulainya Rencana Aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031, sebagai lanjutan dari Rencana Aksi 2022-2026.

Kedua negara sepakat untuk memperdalam penyelarasan strategi pembangunan, mendukung perkembangan perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan, dengan kuat memperluas kerja sama dalam kekuatan produktif berkualitas baru seperti kecerdasan buatan (AI).

Dibahas juga soal peringatan dini meteorologi berbasis AI dari Tiongkok telah mulai diuji coba di Indonesia dan diyakini akan memainkan peran dalam membantu Indonesia menghadapi iklim ekstrem.

Kedua negara sama-sama berpandangan bahwa pendalaman kerja sama di bidang energi dan mineral sesuai dengan kepentingan bersama kedua pihak dan sepakat membangun hubungan kemitraan kerja sama sumber daya energi dan mineral yang menyeluruh, terbuka, dan hijau.

Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk memperdalam kerja sama teknologi di bidang pangan dan pertanian, melakukan pertukaran pengalaman mengenai pengurangan dan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, kebudayaan dan pendidikan, pemuda, serta hubungan antardaerah, sehingga terus meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Kedua negara pun berkomitmen untuk melaksanakan secara menyeluruh dan efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC) di Laut Tiongkok Selatan, berupaya agar "Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan" dapat dicapai sesegera mungkin, serta bersama-sama membentuk narasi baru Laut Tiongkok Selatan yang damai, bersahabat, dan kooperatif.

CSD kedua akan dilakukan pada tahun depan di Tiongkok. CSD sendiri merupakan mekanisme bilateral baru tingkat menteri luar negeri yang dibentuk saat Sugiono berkunjung ke Beijing pada April 2025.

Selain CSD, dilangsungkan juga Pertemuan ke-2 Mekanisme Dialog 2+2 antara menlu dan menteri pertahanan Indonesia dan Tiongkok yang dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun.

Dalam pertemuan tersebut Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum dan keamanan dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, pengejaran buronan dan pemulihan aset hasil kejahatan, serta mendukung partisipasi dalam kerja sama internasional untuk memberantas penipuan telekomunikasi dan daring.

Kedua negara juga akan melaksanakan dokumen kerja sama keamanan maritim serta menjaga keamanan dan kelancaran jalur pelayaran utama.

Pertemuan 2+2 berfokus pada "Lima Pilar" yaitu ekonomi, hubungan antarmasyarakat, maritim, politik, dan keamanan. Pertemuan 2+2 pertama kali digelar di Beijing pada April 2025 sebagai kelanjutkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada November 2024.