Kejar Ekonomi 6 Persen atau Tertinggal? Airlangga Tekankan Investasi Harus Tumbuh Cepat

JAKARTA – Menggenjot investasi menjadi penting untuk memperkuat kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Namun, peningkatan investasi perlu diarahkan pada sektor produktif yang memiliki efek berganda besar bagi industri, UMKM, dan masyarakat lokal.

Dengan begitu, investasi tidak hanya mengejar besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong pertumbuhan investasi lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagai salah satu strategi mengejar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen hingga akhir 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai langkah tersebut diperlukan karena pemerintah masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen pada akhir tahun.

"Semester I ini kita tumbuh 5,45 persen, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kita mendorong supaya mendekati 6 persen di akhir tahun. Dan tentu ini bisa menjadi tantangan dan juga harus kerja keras," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/8).

Menurut dia, peningkatan investasi menjadi salah satu kunci untuk menciptakan tambahan pertumbuhan ekonomi. Investasi perlu tumbuh lebih cepat dibandingkan PDB dan diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki nilai tambah tinggi.

Selain mendorong investasi, pemerintah bakal mengoptimalkan rantai nilai dalam negeri agar aktivitas investasi memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian.

Di samping itu, peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta penguatan ekspor bernilai tambah yang ditopang efisiensi logistik juga menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan.

Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan eksternal, mulai dari dinamika geopolitik, konflik di sejumlah kawasan, ketidakpastian di Selat Hormuz hingga perang dagang yang berpotensi memengaruhi perdagangan dan investasi.

Meski menghadapi tekanan global, Menko Airlangga memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pendapatan negara yang tercatat tumbuh 21,3 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan belanja negara tumbuh 18,2 persen (yoy). Sementara itu, defisit anggaran masih terkendali sebesar 0,91 persen terhadap PDB.

Adapun untuk tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, dengan inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9 persen, dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.

Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun, dengan pembiayaan Rp671,2 triliun serta defisit sekitar 2,4 persen terhadap PDB.

Sasaran kesejahteraan diarahkan melalui tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, kemiskinan 6,0-6,5 persen, dan rasio gini 0,362-0,367.

Pemerintah juga terus mengembangkan sejumlah sektor yang ditetapkan sebagai mesin pertumbuhan baru, antara lain hilirisasi, swasembada energi melalui implementasi B50, pengembangan bank emas atau bullion, pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), hingga pengembangan semikonduktor serta kecerdasan artifisial (AI).

Menko menekankan bahwa berbagai strategi tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga pemangku kepentingan (stakeholder) agar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bisa tercapai secara inklusif dan berkelanjutan.

"Kita harus bekerja bersama, sehingga dengan bersama-sama ini apa yang kita capai betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh stakeholders. Jadi dengan fundamental ekonomi yang kuat kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara Pemerintah dan dunia usaha, kami ingin mendorong bahwa ke depan kita bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif," kata Airlangga.