Gubernur Emanuel Melkiades Bawa Bantuan ke Tiga Titik Terdampak Gempa M7,7 di Riung

KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, membawa langsung bantuan kemanusiaan ke tiga titik terdampak gempa M7,7 di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, karena ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa terpenuhi.

Selain itu, juga untuk memastikan distribusi bantuan berjalan baik serta pendataan kerusakan segera dilakukan sebagai dasar penanganan lanjutan.

"Perhatian terhadap Riung sempat terputus karena sejak awal listrik dan sinyal juga putus. Tetapi kita sekarang berada dalam tahap tanggap darurat dan kita akan usahakan dengan berbagai cara agar kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi," kata Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena yang kerap disapa Melki dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Minggu (23/8).

Gubernur NTT ini kini berkantor sementara di Pulau Flores guna memastikan langsung kondisi masyarakat dan penanganan bencana di wilayah terdampak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia mendapat laporan bahwa kondisi di Riung membutuhkan perhatian dan koordinasi langsung terkait berbagai kendala pada fase awal penanganan bencana gempa bumi itu.

Untuk memastikan penanganannya, pada Sabtu (22/8), Gubernur Melki meninjau langsung sejumlah titik terdampak gempa sekaligus membawa bantuan berupa beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya, serta bantal dan selimut untuk masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian.

Dari Desa Ta'do hingga Bekek dan Lengkosambi Barat, Gubernur Melki melihat langsung kondisi warga serta berdialog dengan masyarakat dan pemerintah desa mengenai kebutuhan yang masih harus ditangani.

Di Desa Ta'do, masyarakat masih diarahkan untuk tetap tinggal di pengungsian sebelum kondisi dinyatakan aman untuk kembali ke rumah.

Sementara di Bekek, salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup besar, Gubernur Melki mengunjungi posko pengungsian yang didirikan pihak kepolisian di halaman Gereja St. Petrus dan Paulus.

Di Lengkosambi Barat, Gubernur Melki menerima laporan bahwa sebagian masyarakat memilih mengungsi ke wilayah pegunungan. Kondisi di wilayah tersebut juga sempat diperberat oleh terputusnya aliran listrik dan jaringan komunikasi.

Dalam dialog dengan masyarakat, kebutuhan makanan dan minuman disebut relatif mencukupi. Namun, warga menyampaikan masih menghadapi persoalan tempat tidur dan kebutuhan istirahat pada malam hari, serta keterbatasan layanan pengobatan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur menegaskan pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.

Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa memastikan bantuan yang masuk dapat didistribusikan secara baik dan tepat kepada masyarakat terdampak.

"Pemerintah kabupaten sampai desa harus memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapat bantuan," ujarnya.

Selain memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat, Gubernur Melki meminta proses pendataan kerusakan mulai dilakukan sejak sekarang.

Menurut dia, data kerusakan memang masih bersifat dinamis karena aktivitas gempa masih berlangsung. Namun, pendataan tetap harus dimulai agar pemerintah memiliki gambaran awal mengenai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Mulai sekarang harus didata, meskipun datanya masih akan dinamis karena masih ada gempa susulan. Rumah masyarakat harus didata, termasuk sarana dan prasarana publik lainnya seperti kantor, pustu, jembatan, dan fasilitas umum lainnya," katanya.

Gubernur juga menjelaskan bahwa setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan akan memasuki tahap perbaikan dan pemulihan.

Untuk rumah masyarakat, pemerintah menyiapkan skema bantuan berdasarkan tingkat kerusakan, yakni sekitar Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp70 juta untuk kerusakan berat.

“Setelah masa tanggap darurat, kita akan masuk ke tahap perbaikan. Karena itu pendataan harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa pekerjaan besar pemerintah tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan masyarakat serta fasilitas publik yang terdampak.

Pemerintah Provinsi NTT sejak awal terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Flores.

Menurut dia, komitmen pemerintah provinsi adalah memastikan dukungan pemerintah pusat dapat diteruskan secara penuh kepada daerah dan masyarakat yang terdampak.

“Dengan komitmen kita bersama, saya pastikan tugas saya adalah memastikan seluruh dukungan dari pusat bisa penuh sampai ke daerah," ujarnya.