Pemkab Kotim Alokasikan Tambahan BTT Rp2 Miliar, Hadapi Karhutla.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyiapkan penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar melalui perubahan APBD 2026 untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah setempat.

“Saya sudah instruksikan ke sekda terkait penambahan anggaran BTT Rp2 miliar di perubahan APBD 2026, agar penanganan karhutla bisa lebih optimal,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Jumat.

Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut nantinya diarahkan untuk mendukung perangkat daerah yang turut terlibat dalam penanganan karhutla di lapangan.

Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) karena penanganan karhutla membutuhkan sumber daya yang besar dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan instruksinya, agar seluruh OPD membantu menyuplai air untuk mendukung armada pemadam yang bekerja di lokasi kebakaran.

Dengan pola tersebut, armada pemadam dapat lebih fokus melakukan pemadaman tanpa harus berulang kali meninggalkan lokasi untuk mencari atau mengisi kembali air.

Menurut Halikinnor, kebutuhan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penambahan BTT karena masih terdapat OPD yang belum memiliki tandon maupun profil air untuk mendukung penyediaan air di lapangan.

Selain pengadaan sarana penunjang seperti tandon air, pemerintah juga harus memperhitungkan biaya operasional dan konsumsi personel selama penanganan karhutla.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan, anggaran BTT murni yang tersedia dalam APBD 2026 sebesar Rp5 miliar dan direncanakan bertambah Rp2 miliar dalam perubahan APBD 2026 yang saat ini dalam tahap pembahasan di DPRD Kotim.

“Kalau BTT murni 2026 ada sebesar Rp5 miliar, oleh Bupati di perubahan ditambahkan Rp2 miliar BTT itu sebagai cadangan, jadi totalnya Rp7 miliar,” sebutnya.

Multazam menegaskan, total BTT sebesar Rp7 miliar tersebut tidak secara khusus dialokasikan hanya untuk penanganan karhutla.

Dana tersebut tetap berfungsi sebagai anggaran cadangan pemerintah daerah untuk berbagai kebutuhan darurat bencana maupun keperluan lain sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu, BPBD belum dapat memastikan berapa besar BTT yang pada akhirnya akan terserap khusus untuk penanganan karhutla hingga akhir tahun. Perkiraan kebutuhan akan terus dihitung berdasarkan perkembangan kejadian dan biaya yang dikeluarkan di lapangan.