Bencana Mengintai, Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun Dana Darurat

JAKARTA – Bencana bisa datang tanpa banyak memberi waktu untuk bersiap, sementara dampaknya dapat mengganggu kehidupan masyarakat, merusak infrastruktur, hingga menekan aktivitas ekonomi.

Karena itu, ketersediaan dana penanggulangan bencana menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan daerah dan masyarakat.

Anggaran bencana seharusnya tidak hanya disiapkan untuk menangani keadaan darurat setelah bencana terjadi. Alokasi dana juga perlu diarahkan pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, penguatan infrastruktur, hingga pemulihan pascabencana.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi, tetapi juga berupaya mengurangi risiko dan kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Di tengah meningkatnya berbagai risiko bencana, pengelolaan dana penanggulangan bencana menjadi semakin strategis.

Anggaran yang tepat sasaran, respons cepat, serta perencanaan yang berkelanjutan dibutuhkan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mampu melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan.

Pemerintah mengalokasikan dana yang bersifat siap pakai (on call) senilai Rp5 triliun untuk merespons kebutuhan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan masih membuka ruang tambahan anggaran sesuai kebutuhan riil di lapangan berdasarkan permintaan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (17/8).

Menkeu memastikan setiap permintaan pendanaan untuk penanganan bencana akan ditindaklanjuti secara cepat melalui mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah disiapkan Pemerintah.

"Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas," katanya menjelaskan.

Selain dana yang dikelola Kementerian Keuangan, Menkeu menyampaikan bahwa BNPB turut memiliki cadangan dana siap pakai sebesar sekitar Rp500 miliar untuk mendukung penanganan kebutuhan darurat di lapangan.

"Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali," katanya menambahkan.

Kesiapan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah untuk memastikan aspek pembiayaan tidak menjadi hambatan dalam penanganan bencana.

Menkeu menyatakan dukungan anggaran akan terus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan serta permintaan resmi dari BNPB, guna memastikan respons kebencanaan berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran, sekaligus menjaga kesiapan fiskal Pemerintah dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di seluruh Indonesia.

Gempa bumi dengan magnitudo (M) 7,7 terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8), pukul 05.58 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (16/8) malam, mencatat 54 warga meninggal dunia, 199 orang luka-luka, 9.963 orang mengungsi, dan 1.528 kepala keluarga (KK) terdampak.

BNPB juga mencatat sebanyak 2.403 rumah rusak akibat gempa di sisi utara Pulau Flores tersebut, di mana 1.543 di antaranya mengalami rusak berat, 328 rusak sedang, 532 rusak ringan.

Sebanyak 22 fasilitas pendidikan rusak dan 88 lainnya terdampak oleh guncangan gempa tersebut. Sedangkan fasilitas kesehatan yang terdampak mencapai 211 unit, di antaranya 21 rumah sakit dan 190 puskesmas.

Selanjutnya BNPB mencatat terdapat satu gudang Perum Bulog, 42 fasilitas umum, 65 rumah ibadah, 105 unit kantor, 18 fasilitas irigasi, serta 34 titik jalan juga terdampak gempa M7,7 tersebut.