Tiongkok Mengenang Zhu Rongji Sebagai Arsitek Reformasi Ekonomi

BEIJING - Salah satu tokoh yang ikut mengubah wajah ekonomi Tiongkok telah berpulang. Mantan Perdana Menteri (PM) Tiongkok, Zhu Rongji meninggal dunia pada usia 97 tahun, Rabu, 12 Agustus 2026. Media pemerintah Xinhua melaporkan Zhu meninggal pada pukul 11.06 waktu setempat setelah menjalani perawatan karena sakit.

Zhu bukan sekadar mantan kepala pemerintahan. Namanya melekat pada salah satu periode paling menentukan dalam perjalanan ekonomi Tiongkok, ketika Beijing mulai meninggalkan banyak karakter ekonomi terencana dan semakin membuka diri terhadap pasar global.

Ia menjabat sebagai wakil perdana menteri pada 1991-1998, sebelum kemudian menjadi perdana menteri hingga awal 2003.

Dalam masa jabatannya, Zhu dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, termasuk merombak perusahaan milik negara, menekan inflasi, memperkuat kendali pemerintah pusat atas penerimaan pajak dan mendorong reformasi sektor perumahan.

Namun, warisan terbesarnya mungkin adalah keberhasilannya membawa Tiongkok semakin dekat dengan ekonomi dunia.

Perjuangan ke WTO

Salah satu pertarungan ekonomi terbesar Zhu adalah negosiasi agar Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization (WTO).

Negosiasi berlangsung panjang dan penuh tarik-menarik. Zhu bahkan harus menghadapi kekhawatiran dari dalam negeri sendiri bahwa konsesi yang diberikan kepada negara-negara lain terlalu besar dan justru dapat menghantam perekonomian Tiongkok.

Namun Zhu tetap mendorongnya. Tiongkok akhirnya bergabung dengan WTO pada 2001, sebuah langkah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting bagi lonjakan ekspor, investasi asing, dan integrasi Tiongkok ke dalam rantai pasok global. Dalam sebuah pidato di MIT pada 1999, Zhu membela konsesi yang diberikan Tiongkok selama proses negosiasi. “Tiongkok telah memberikan konsesi yang sangat besar,” katanya.

Menurut Zhu, konsesi tersebut justru diperlukan untuk meningkatkan persaingan dan daya saing ekonomi Tiongkok.

Dalam konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton pada 1999, Zhu bahkan mengatakan meskipun Tiongkok telah memberikan konsesi terbesar, hal itu juga akan menguntungkan rakyat Tiongkok.

Pernyataan itu menggambarkan pendekatan Zhu: membuka ekonomi bukan tanpa risiko, tetapi ia melihat persaingan global sebagai tekanan yang diperlukan untuk memaksa perekonomian Tiongkok berubah.

Perjalanan Zhu menuju puncak kekuasaan tidak berlangsung mulus. Lulusan Universitas Tsinghua itu bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok pada 1949, tahun ketika Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Ia kemudian mengalami masa sulit selama Revolusi Kebudayaan sebelum akhirnya dipulihkan secara politik.

Pada 1987, Zhu menjadi wali kota Shanghai. Di kota tersebut, ia mulai dikenal sebagai teknokrat yang agresif dalam melakukan pembenahan ekonomi dan administrasi. Kebijakan-kebijakannya ikut meletakkan dasar bagi Shanghai untuk berkembang menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis terbesar dunia.

Pada 1991, dia dipindahkan ke Beijing untuk bergabung dengan pemerintahan pusat. Di sana, tantangannya jauh lebih besar.

Tiongkok sedang berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi inflasi, perusahaan negara yang tidak efisien, sistem keuangan yang bermasalah, korupsi, dan ketimpangan yang semakin terlihat.

Ia pun mendorong penutupan atau restrukturisasi banyak perusahaan milik negara yang tidak efisien. Kebijakan tersebut memang meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menimbulkan PHK dalam jumlah besar dan meninggalkan luka sosial bagi banyak pekerja.

Karena itu, warisan Zhu hingga kini tetap kontroversial. Pendukungnya melihat dia sebagai reformis yang berani mengambil keputusan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan ekonomi.

Kritiknya menilai sejumlah kebijakannya menciptakan persoalan baru yang kemudian harus ditanggung generasi berikutnya. Karakter Zhu yang blak-bakan membuat dia berbeda dari banyak pejabat senior Tiongkok lainnya. Dia tidak suka berbasa-basi dan sering menyampaikan kritik dengan bahasa yang sangat tajam.

Ia pernah mengecam konstruksi tanggul banjir yang buruk sebagai proyek dari “ampas tahu” yang dibangun oleh “parasit”.

Para bankir yang dianggap tidak kompeten bahkan pernah ia sebut sebagai “orang bodoh”. Gaya bicara tersebut membuat Zhu mendapatkan reputasi sebagai pemimpin yang tidak takut mengatakan apa yang menurutnya benar.

Meskipun demikian, dia tidak hanya piawai mengkritik orang lain, tetapi figur yang fair, karena secara terbuka mengakui bahwa pemerintahan yang dipimpinnya menghadapi masalah serius. Dalam sebuah pidato pada awal 1998, ia mengatakan: “Negara kita menghadapi banyak potensi krisis yang dapat meletus kapan saja,” katanya.

“Masyarakat biasa tidak puas dengan kami dalam banyak hal. Terutama, ada korupsi di kalangan pejabat, jurang pemisah antara kaya dan miskin, dan cara beberapa pejabat lokal bertindak seperti tiran.” Pernyataan itu memperlihatkan kekhawatiran Zhu terhadap persoalan yang bahkan puluhan tahun kemudian masih menjadi tantangan bagi perekonomian dan pemerintahan Tiongkok.

Salah satu hasil terbesar era Zhu adalah perubahan fundamental dalam cara ekonomi Tiongkok beroperasi. Reformasi perusahaan negara, perubahan sistem perpajakan, pembukaan pasar dan masuknya Tiongkok ke WTO membantu menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat pada dekade-dekade berikutnya.