Pasar Dibanjiri Impor, UMKM Lokal Makin Terdesak

JAKARTA – Serbuan produk impor di pasar domestik menjadi tantangan serius bagi daya saing industri dan UMKM lokal.

Akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi akan kurang efektif jika produk dalam negeri harus berhadapan dengan barang impor murah tanpa perlindungan pasar yang memadai.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan terhadap produk yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri, sembari mendorong UMKM meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pasar domestik dipenuhi produk-produk impor, sehingga menciptakan tantangan bagi UMKM lokal.

“Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk impor, maka yang diberi pembiayaan (untuk UMKM lokal) seperti apapun, didorong akses pendidikan seperti apapun, tapi pada saat sama pasarnya gak bisa kita sterilisasi (dari produk-produk impor), mereka (UMKM lokal) akan mati dengan sendirinya,” ujar Maman dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8).

Selama dua tahun terakhir, grafik pertumbuhan pembiayaan kepada UMKM selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan nominal akses pembiayaan sekitar Rp1.500 triliun dari total sekitar 56 juta UMKM. Namun, sebagian pihak disebut mempertanyakan mengapa pertumbuhan ini belum mampu mendukung sektor ekonomi secara signifikan di beberapa daerah.

Setelah pihaknya meneliti lebih jauh, kata dia, rupanya penyebab mengapa UMKM lokal belum mampu berdampak besar meski sudah diberikan modal hingga pelatihan guna mendorong peningkatan kapasitas produksi yaitu maraknya produk impor di pasar domestik.

“Kita juga bukan berarti anti terhadap produk impor, ini tetapi pada saat kita mendorong produk-produk impor masuk ke pasar domestik, itu harus dilihat juga dengan kekuatan produksi barang domestik kita,” kata Maman.

Dalam bahasa lain, apabila terdapat UMKM yang mampu memproduksi barang-barang tertentu yang biasa diimpor, maka perlu dibuat perimbangan agar produk dari luar negeri bisa dibatasi.

Dia juga mengharapkan pelaku UMKM dapat menjual barang-barang mereka seiring potensi peningkatan akses pembiayaan, bukan justru mengalami kredit macet yang dapat berujung pada problem sosial.

“Kalau yang datang ke bank itu cuma urusan kredit macet, tapi kalau UMKM datang ke Kementerian UMKM urusannya problem sosial (seperti) berkelahi sama istrinya, segala macam, akhirnya problem sosialnya jadi kemana-mana,” ucapnya.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan pihaknya dalam mendorong pengembangan ekosistem UMKM, mulai dari akses pembiayaan, pemasaran dan berbagai pelayanan lainnya ialah menghadirkan platform SAPA UMKM.

Sistem SAPA UMKM nantinya akan mengintegrasikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) agar dapat memberikan pelayanan perihal legalitas hingga sertifikasi usaha, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Integrasi lainnya dalam hal modal dan pembiayaan, sehingga seluruh bank penyalur Kredit Usaha rakyat (KUR) dapat terhubung secara langsung dengan UMKM melalui sistem SAPA UMKM.

Maman sendiri mengakui melakukan sinergi data tidak mudah untuk dijalankan, tetapi karena hal ini perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto, maka pihaknya berusaha semaksimal mungkin memberikan akses pelayanan yang optimal terhadap UMKM di seluruh Tanah Air.

“Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan angin segar bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah di Tanah Air yang tidak hanya sekedar dijadikan jargon pada saat menjelang kampanye kepala daerah ataupun kampanye calon administratif. Kita berharap mereka bisa betul-betul dilihat sebagai agents of economy dan mendorong pertumbuhan di Tanah Air kita, sesuai dengan target Pak Presiden, yaitu di atas 8 persen,” ujar dia.