Sikat Praktik Titip Jabatan, Pemprov Jateng Buka-Bukaan Sistem Pengisian Pejabat

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan komitmen keterbukaan informasi publik dan penguatan layanan digital sebagai instrumen penting keterlibatan masyarakat dalam mengawasi roda pemerintahan. 

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, dalam pernyataan di Semarang, Rabu (11/11), mengatakan bahwa pihaknya memiliki berbagai kanal informasi dan layanan digital.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi sekaligus mengetahui program dan pelayanan yang dijalankan pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Jawa Tengah dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab badan pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.  

Partisipasi publik diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi program dan pekerjaan pemerintah.

"Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya. 

Berbagai akses informasi dikembangkan melalui sejumlah layanan digital, salah satunya aplikasi PPID Mobile yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan, serta berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 

Di sektor kesehatan, keterbukaan informasi juga diterapkan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. 

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi pendaftaran online, jadwal klinik, dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.  

Selain menyediakan akses informasi, Pemprov Jateng juga memperkuat literasi keterbukaan informasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, hingga lembaga pengawasan.  

Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berintegritas. 

Dalam pemaparannya, ia juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025.

Dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 26 SKPD atau 74,28 persen telah masuk kategori Informatif, sementara seluruh tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng telah mencapai kategori Informatif.

Keterbukaan juga diterapkan dalam tata kelola birokrasi, khususnya proses pengisian jabatan pejabat di lingkungan Pemprov Jateng yang dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme.

Tahapannya meliputi asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi yang dilaksanakan secara transparan, sekaligus memastikan pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang praktik titip jabatan.