Pemkab Sumbawa Kaji Keberlanjutan Perseroda Sabalong yang Terbelit Utang Rp1,5 Miliar

SUMBAWA - Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengkaji keberlanjutan Perseroda Sabalong setelah masa jabatan direkturnya berakhir pada 9 November 2026, di tengah persoalan keuangan perusahaan yang masih menyisakan tunggakan senilai Rp 1,5 miliar. 

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Ivan Indrajaya saat dikonfirmasi, Rabu (11/11), mengatakan pemerintah daerah telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan direktur sekaligus menyiapkan kajian mengenai masa depan perusahaan.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mempertahankan operasional Perseroda Sabalong atau membekukan sementara perusahaan tersebut.

"Kita masih kaji untuk keberlanjutan Perseroda ini, apakah kita bekukan atau tidak. Kalau lanjut, pasti akan kita siapkan skenarionya untuk mengangkat direktur baru," katanya.

Selain menentukan arah perusahaan, pemerintah daerah juga akan menelusuri dan menyelesaikan persoalan keuangan yang telah berlangsung sejak awal pembentukan Perseroda Sabalong.

"Hutangnya tetap ada dan tidak bisa terhapus. Hutang itu pun sudah berjalan sejak periode awal perusahaan tersebut terbentuk dan ini akan menjadi atensi kami untuk kita selesaikan," ujarnya.

Ivan mengatakan keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) tetap dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kepentingan pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Sumbawa juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai kemungkinan pembentukan BUMD baru.

Namun, pembentukan perusahaan daerah baru membutuhkan proses dan persiapan yang diperkirakan berlangsung selama satu hingga dua tahun.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah masih mempertimbangkan pilihan yang paling memungkinkan, termasuk memperbaiki dan melanjutkan Perseroda Sabalong atau menyiapkan pembentukan badan usaha baru.

Menurut Ivan, apabila Perseroda Sabalong dipertahankan, pemerintah harus lebih dahulu melengkapi sejumlah dokumen, terutama terkait legalitas perusahaan.

Ia menjelaskan Perseroda Sabalong belum terdaftar di Kementerian Hukum karena masih terkendala kelengkapan dokumen pembentukan perusahaan.

Ivan menilai perusahaan daerah tersebut sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan usaha. Namun, pengelolaannya membutuhkan sosok direktur yang memiliki integritas dan komitmen kuat dalam menjalankan rencana bisnis perusahaan.

Pemerintah daerah berharap hasil kajian dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya agar keberadaan BUMD memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan tidak terus membebani keuangan pemerintah.