Bonus Demografi Terancam Sia-Sia Jika Kualitas Talenta Nasional Tak Diperkuat

Pengembangan talenta nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor agar program SDM terintegrasi dan menghasilkan capaian terukur.

Jakarta - Bonus demografi Indonesia berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi perekonomian apabila tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan talenta nasional. Karena itu, pemerintah harus memastikan investasi pendidikan, kesehatan, gizi, dan keterampilan dilakukan secara berkelanjutan sejak dini agar penduduk usia produktif mampu berkontribusi terhadap pembangunan.

Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan talenta harus dimulai sejak tahap awal kehidupan, bahkan sejak dalam kandungan, melalui pemenuhan gizi, pembentukan karakter, dan penguatan aspek rohani.

"Dalam sejarah bangsa-bangsa, dalam sejarah masa lalu sampai hari ini dan yang akan datang, talenta itu dibangun bukan hanya pada waktu lahir, bahkan sejak dalam kandungan, bahkan sejak dalam proses ibu mengandung," kata Rachmat dalam acara peluncuran basis data terpadu Manajemen Talenta Nasional, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (11/11).

Menurut Rachmat, pengembangan talenta tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal atau pelatihan ketika seseorang memasuki usia kerja. Kualitas manusia mesti dibangun secara berkelanjutan agar generasi muda memiliki kemampuan dan karakter untuk menghadapi perubahan serta persaingan global.

Dia juga mengingatkan bahwa pembangunan talenta tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran. Keterbatasan anggaran bukan penghalang selama pemerintah memiliki perencanaan tepat dan mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif.

"Anggaran itu keputusan Presiden, arahan Presiden setelah berkali-kali beliau melakukan penghematan, menutup kebocoran, memastikan tidak ada satupun rupiah yang tercecer kecuali digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Rachmat menambahkan pengembangan talenta nasional membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari sektor teknologi, olahraga, hingga kebudayaan. Integrasi diperlukan agar program pengembangan SDM tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat menghasilkan capaian yang terukur.

Tidak Otomatis

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan sekitar 69 persen penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia produktif, yakni 15–65 tahun, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025.

Menurut dia, besarnya jumlah penduduk usia produktif merupakan peluang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjadi keuntungan apabila tidak disertai kompetensi, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang memadai.

"Jangan sampai angka usia produktif ini ternyata tidak produktif, yang artinya, secara usia mereka berada dalam kelompok produktif, tetapi belum tentu mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memberikan kontribusi. Oleh karena itu kualitas SDM dan kompetensinya harus dipastikan," kata Wihaji.

Secara terpisah, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Indra Ridwan menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan dan kolaborasi berbagai pihak, terutama perguruan tinggi, dalam membangun ekosistem talenta nasional.

Menurut dia, perguruan tinggi tidak cukup hanya berperan sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi, kreativitas, karakter, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

“Peran pendidikan tinggi sangat menentukan dalam membangun ekosistem talenta nasional yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Indra.