Keluarga Harus Terjaga dari Guncangan Ekonomi Perkotaan

JAKARTA – Keluarga Jakarta harus terjaga dari guncangan ekonomi perkotaan. Ini menjadi tugas Pemprov Jakarta. “Dengan begitu, setiap kepala keluarga memiliki kapasitas ekonomi yang kokoh. Mereka juga punya aksesibilitas terhadap peluang peningkatan taraf hidup yang lebih luas,” tandas Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jakarta, Abdul Aziz, Rabu (11/11).

Komentarnya ini berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang baru disahkan tentang Pembangunan Keluarga. Dia berharap, perda ini tak sekadar menjadi instrumen perlindungan sosial yang bersifat pasif. Dia harus mampu meningkatkan kesejahteraan material dan nonmaterial keluarga.

Perda diharapkan mampu membuat setiap kepala keluarga memiliki aksesibilitas peluang menaikkan taraf hidup dan mendapat perlindungan nyata dari guncangan sosial ekonomi perkotaan. Aziz menyatakan, berdasarkan hasil harmonisasi dan penyelarasan materi muatan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembangunan Keluarga disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal.

Beberapa pilar substansi yang disepakati dalam Raperda tersebut mencakup penguatan kerangka hukum dan definisional penyelarasan acuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Selain itu, juga ada penajaman batasan konseptual mengenai keluarga berkualitas, keluarga rentan, fungsi keluarga, ketahanan keluarga, hingga bimbingan perkawinan. Substansi lainnya, strategi ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis intervensi multisectoral.

Kemudian, mengintegrasikan program pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses pemodalan. Ada juga terakait penyediaan beasiswa Pendidikan dan penguatan layanan kesehatan mental. Selanjutnya, bimbingan pranikah serta literasi digital untuk perlindungan anak di era informasi.

Berikutnya, dukungan ketenagakerjaan dan perlindungan hukum. Ada juga penyediaan mekanisme internal tempat kerja yang mendukung keterlibatan keluarga. Contoh, pendampingan persalinan, bimbingan perkawinan, edukasi dan pendampingan legalitas perkawinan. Tujuannya, untuk meminimalkan praktik perkawinan tidak tercatat atau siri.

Selanjutnya, pendekatan regulasi promotif dan preventif nonpunitive. Posisi pemerintah provinsi sebagai penyedia layanan publik. Hal itu untuk mendorong perubahan perilaku positif tanpa membebankan sanksi pidana atau administratif kepada keluarga.

Terakhir, tata kelola, kelembagaan, dan kemitraan. Ini meliputi penegasan peran perangkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kemudian, pembinaan, pengawasan, serta pembukaan ruang kerja sama daerah.

Aziz menambahkan, Bapem-perda berkomitmen memastikan bahwa seluruh proses pembentukan peraturan daerah ini transparan dan akuntabel. “Pendekatan partisipasi publik yang bermakna telah diterapkan melalui pengikutsertaan elemen masyarakat secara inklusif,” katanya.

Dia berharap setelah peraturan daerah tentang pembangunan keluarga ini resmi diundangkan, dapat menjadi landasan hukum dalam memperkuat ketahanan keluarga. Kemudian, melindungi kesejahteraan setiap anggota keluarga, serta mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing.

Sebelumnya, DPRD Jakarta menyetujui Raperda Tentang Pembangunan Keluarga menjadi Perda. Ini menjadi landasan hukum memperkuat ketahanan keluarga, melindungi kesejahteraan setiap anggota keluarga, serta mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing.

“Setelah disetujui, Raperda ini akan diserahkan kepada Gubernur Pramono Anung untuk ditindaklanjuti,” kata Wakil Ketua DPRD, Basri Baco. Dalam kesempatan itu, Abdul Aziz menambahkan, pengesahan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi. Ini sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi, memberdayakan, dan memperkuat fondasi utama masyarakat, yaitu institusi keluarga.

Aziz menyampaikan bahwa sejak ditindaklanjutinya usulan eksekutif pada tanggal 23 Februari dan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri 3 Agustus, Bapemperda bersama Pemerintah Provinsi Jakarta, Komisi E, dan pemangku kepentingan terkait, telah melaksanakan serangkaian penelaahan secara intensif.