Kasus Korupsi Pembangkit Listrik Kepahiang, JPU Kejati Bengkulu Tuntut 9 Terdakwa

KOTA BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menuntut sembilan terdakwa kasus korupsi pengadaan Penggantian Sistem Kontrol Utama (SKU) dan penggantian Automatic Voltage Regulator (AVR) System pada salah satu pembangkit listrik di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bengkulu pada Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan untuk tahun anggaran 2022 hingga 2023.

"Tuntutan ini sebagaimana fakta persidangan sebelumnya. Sementara itu, untuk penerapan pasalnya, karena kerugian negara sudah dilakukan pemulihan keseluruhan," kata JPU Kejati Bengkulu Arief Wirawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bengkulu, Rabu (11/11).

Dalam perkara pengadaan SKU, JPU menuntut VFJF dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

Kemudian terdakwa D dituntut pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan dan NI dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

JPU juga menuntut TS dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, SR dan OPM masing-masing dituntut pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

Adapun HGW dituntut pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sementara itu, dalam perkara pengadaan AVR, JPU menuntut VFJF, JJS, D dan ER masing-masing dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.

NI dalam perkara tersebut dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Arief mengatakan para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsider JPU, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penerapan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kualifikasi yuridis dalam Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta persidangan, D dan NI disebut berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan SKU dan AVR pada pembangkit listrik di Kabupaten Kepahiang.