Korut Kecam Peningkatan Kekuatan Pertahanan Jepang

SEOUL - Korea Utara (Korut) pada Rabu (5/8) memperingatkan bahwa mereka akan mengembangkan opsi militer tambahan sebagai tanggapan terhadap rencana peningkatan kemampuan pertahanan Jepang yang semakin berkembang, dan menuduh Tokyo akan mengubah dirinya menjadi negara perang.

Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korut, Kim Jong-un, yang sangat berpengaruh, mengeluarkan peringatan tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita KCNA pada Rabu.

“Kepemimpinan Pyongyang akan menyiapkan opsi militer tambahan yang jelas-jelas disebabkan oleh transformasi Jepang,” kata Kim Yo-jong. “Jepang, sebuah negara penjahat perang, kini mempercepat transformasinya menjadi negara perang,” imbuh dia.

Jepang secara bertahap menjauh dari posisi pasifisnya pasca Perang Dunia II dengan meningkatkan anggaran militer, memperkuat kemitraan pertahanan, dan mengerahkan sistem peluncur misil ke pulau-pulau terluarnya.

Menteri Pertahanan Jepang pada Selasa (4/8) mengatakan bahwa Jepang perlu memperkuat militernya karena rasa urgensi dan krisis, seiring dengan penilaian pemerintah terbaru yang memperingatkan tentang meningkatnya ancaman dari Tiongkok, Russia, dan Korut.

Dalam pernyataannya, Kim Yo-jong menyebutkan uji tembak misil jelajah jarak jauh Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang dan partisipasinya dalam latihan militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Filipina pada Mei lalu sebagai bukti dukungan Washington DC terhadap apa yang ia gambarkan sebagai aktivitas militer berbahaya di Pasifik.

Kementerian Pertahanan Jepang pada Rabu mengkonfirmasi bahwa peluncuran Tomahawk pekan lalu adalah uji coba pertama negara tersebut. Jepang telah mulai menerima misil buatan AS tersebut dan telah mempersiapkan kapal perusak Chokai untuk mengoperasikannya.

“Tokyo sedang berupaya untuk merumuskan kemampuan melakukan serangan pendahuluan," kata Kim Yo-jong seraya menegaskan bahwa kemampuan serangan pendahuluan Jepang sebagai ancaman besar terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.. “Kami tidak akan pernah menjadi pengamat pasif terhadap evolusi militer Jepang yang dapat menimbulkan ancaman serius,” imbuh dia.

Jepang pernah menduduki Semenanjung Korea hingga menyerah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, setelah itu Korea dibagi menjadi negara-negara terpisah. Warisan dari pemerintahan kolonial Jepang yang penuh kekerasan terus mempengaruhi kebijakan luar negeri baik dari Korut dan Korea Selatan (Korsel).

“Jika keturunan militerisme, yang mewarisi gen kelicikan dan agresi, telah meraih senjata mematikan di tangan mereka, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi,” ucap Kim Yo-jong seraya menambahkan bahwa citra Jepang sebagai negara pencinta damai yang selama ini ditampilkan di panggung internasional hanyalah taktik untuk menutupi ambisi menjadi kekuatan militer.

Saat ini Jepang telah menjadi tuan rumah pangkalan militer AS sejak penyerahannya dalam Perang Dunia II. Negara tersebut telah meningkatkan pengeluaran militer sebesar 9,7% menjadi USD62,2 miliar pada 2025, setara dengan 1,4% dari produk domestik bruto dan merupakan porsi anggaran tertinggi sejak tahun 1958.

Kritik Tiongkok

Tiongkok yang merupakan sekutu utama Korut, juga telah menyatakan keprihatinan atas apa yang mereka sebut sebagai militerisme baru Jepang.

Hubungan Tiongkok-Jepang memburuk setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi pada November lalu mengatakan bahwa tindakan militer Tiongkok untuk merebut Taiwan dapat memicu respons dari angkatan bersenjata Jepang.

Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan kemungkinan merebut pulau itu dengan kekerasan.

Sementara Korut telah berulang kali menyebut dirinya sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah sejak pertemuan puncak Kim Jong-un dengan Presiden AS, Donald Trump, pada 2019 gagal karena perbedaan pendapat mengenai denuklirisasi dan pencabutan sanksi. AFP/KBS/I-1