Laut Sumatra Bakal Ditata Lebih Ketat, KKP Perkuat Empat Aspek Strategis

PADANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memperkuat empat aspek dalam penataan ruang laut di Sumatra guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan.

"Kami melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar pengelolaan ruang laut dapat berjalan lebih terarah, mulai dari sinkronisasi kebijakan, pemanfaatan ruang, pengawasan, hingga koordinasi antarinstansi. Keempat aspek tersebut perlu diperkuat untuk memastikan program kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara optimal," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP RI Kartika Listriana di Padang, Sumatera Barat, Jumat (25/9).

Ia menyatakan empat aspek yang perlu diperkuat tersebut meliputi sinergi pemerintah pusat dan daerah, keterpaduan perencanaan dan pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta pembinaan dan pelayanan.

Kartika menjelaskan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang laut.

"Pertama, kita perlu memastikan kebijakan pemerintah di tingkat nasional dapat diterjemahkan dengan baik di daerah. Sebaliknya, kebutuhan dan permasalahan yang muncul di daerah juga harus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat," kata dia.

Ia menegaskan aspek kedua yaitu memperkuat keterpaduan antara perencanaan dan pemanfaatan ruang laut. Setiap rencana pembangunan dan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut perlu memperhatikan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan pemanfaatannya.

Kartika menambahkan aspek ketiga yaitu pengendalian pemanfaatan ruang laut juga perlu dilakukan secara konsisten sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan.

Hal itu diperlukan karena ruang laut bersifat dinamis dengan aktivitas yang terus berkembang sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan, konflik ruang, maupun tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Menurut dia, pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di daerah.

Selanjutnya, menurutnya aspek keempat adalah penguatan pembinaan dan pelayanan melalui konsultasi, asistensi, pembinaan, serta fasilitasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Menurut dia, Sumatra memiliki potensi kelautan yang beragam, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, kepelabuhanan, energi, kawasan konservasi, hingga berbagai aktivitas pemanfaatan ruang laut lainnya.

Ia mengatakan keberagaman tersebut membutuhkan koordinasi dan penataan ruang yang semakin baik agar pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

"Karakteristik wilayah Sumatra yang cukup beragam membuat pengelolaan kawasan laut tidak bisa dilakukan secara terpisah. Karena itu, diperlukan keselarasan antarpihak agar setiap pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukan dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut," ujarnya.

Ia menjelaskan berbagai program prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pemodelan dan replikasi tambak udang terintegrasi, budidaya ikan tematik, modernisasi perikanan, serta pembangunan infrastruktur garam membutuhkan ruang laut yang memiliki kepastian dan dapat dikendalikan pemanfaatannya.

Kartika menyatakan pembangunan kelautan dan perikanan juga diarahkan melalui perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta penanganan sampah plastik di laut dengan melibatkan masyarakat.

Ia berharap Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang terus memperkuat fungsi tersebut, termasuk menyediakan layanan konsultasi dan asistensi terkait perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan ruang laut se-Sumatra.

Menurut dia, Sumatra perlu dilihat sebagai satu kawasan yang saling terintegrasi dan terhubung. Pemanfaatan ruang laut di satu provinsi dapat memiliki keterkaitan dengan provinsi lainnya, termasuk dalam aktivitas ekonomi, konektivitas, perikanan, konservasi dan kelautan.

Ia mengatakan komunikasi yang dibangun hari ini tidak berhenti pada rapat koordinasi teknis, tetapi harus diwujudkan dan berlanjut melalui koordinasi teknis dan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.