Kemkomdigi: AI Harus Diposisikan sebagai Alat untuk Lengkapi Kemampuan Manusia, bukan sebagai Pengganti

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memetakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di tengah tingginya tingkat adopsi teknologi tersebut dalam masyarakat.

Langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan kecakapan diarahkan untuk memastikan pemanfaatan AI tidak berhenti pada penggunaan dasar, tetapi dapat mendorong transformasi di sektor pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan pemerintahan.

"Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum diskusi bertajuk "Closing the AI Capability Gap in Indonesia" di Jakarta Pusat pada Rabu (15/7).

Sebagaimana dikutip dalam keterangan kementerian yang dikonfirmasi pada Kamis, Nezar mengatakan bahwa Indonesia saat ini termasuk negara dengan tingkat adopsi AI tinggi di dunia.

Indonesia masuk ke dalam lima besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding dan analisis data serta pendidikan, dan hampir separuh angkatan kerjanya telah memanfaatkan AI setiap minggu.

Namun, tingkat adopsi yang tinggi itu belum diimbangi dengan kemampuan memanfaatkan AI secara mendalam, baik oleh individu maupun pelaku usaha. ​​​​​​​

Nezar mengemukakan bahwa saat ini tantangan terbesarnya bukan lagi pada akses terhadap teknologi, melainkan pada kualitas pemanfaatannya.

Menurut dia, kesenjangan dalam penguasaan teknologi antara lain terlihat dari masih lebarnya jarak antara pengguna AI yang paling mahir dengan pengguna rata-rata serta tingkat pemanfaatan AI yang belum merata di sektor usaha.

Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan AI untuk kebutuhan operasional dasar, hanya sebagian kecil yang telah memanfaatkannya untuk mentransformasi model bisnis.

Di samping itu, jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekosistem digital dan belum siap memanfaatkan AI secara optimal.

"Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi," kata Nezar.

Guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat fondasi pengembangan AI dengan menyusun regulasi Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional.

Menurut Nezar, kebijakan-kebijakan tersebut akan menjadi landasan untuk memastikan pengembangan AI berlangsung secara aman, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita membutuhkan kerangka pengembangan AI yang jelas dan kuat dengan perencanaan yang matang," katanya.

Langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan penguasaan teknologi dan meningkatkan pemanfaatan AI mencakup sektor pendidikan.

Kemkomdigi mendorong pemanfaatan AI secara terstruktur di lingkungan pendidikan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesesuaiannya dengan usia peserta didik.

Penerapan pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menjaga kemampuan berpikir kritis generasi muda.

"Kita harus beralih dari eksperimentasi informal oleh siswa menuju adopsi kelembagaan yang terstruktur, aman dan sesuai dengan tahapan usia," kata Nezar.

Upaya peningkatan pemanfaatan AI juga mencakup sektor kesehatan.​​​​​​​

Nezar mengatakan, keberhasilan pemanfaatan AI dalam membantu penapisan tuberkulosis menunjukkan teknologi tersebut mampu memperkuat layanan kesehatan nasional, terutama di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.

Pemanfaatan AI membantu tenaga kesehatan melakukan diagnosis awal lebih cepat sehingga memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

"AI sangat berguna untuk membantu kerja-kerja dokter di daerah terpencil," kata Nezar.

Di sektor jasa keuangan, ia melanjutkan, pemanfaatan AI dalam deteksi penipuan, pengelolaan sumber daya manusia, dan proses rekrutmen yang sebelumnya diterapkan dalam korporasi besar perlu diperluas ke lembaga keuangan mikro.

"Kini saatnya memperluas instrumen ini ke lembaga-lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat di luar kota-kota besar," katanya.

Nezar mengemukakan bahwa pemanfaatan AI dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan lingkungan pemerintahan selama ini masih bersifat sporadis, padahal teknologi itu telah terbukti bisa meningkatkan efisiensi birokrasi di berbagai negara.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara dan kualitas pelayanan publik.

"Aparatur sipil negara berhak mendapatkan hasil efisiensi yang sama seperti korporasi-korporasi besar yang telah menggunakan AI," kata Nezar.​​​​​​​

Namun, ia menekankan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. "AI ini harus didudukkan sebagai tools, complementary, sebagai partner dalam bekerja," kata Nezar.

Oleh karena itu, literasi masyarakat mengenai AI harus terus ditingkatkan agar mereka bisa memanfaatkannya secara bijaksana tanpa kehilangan daya pikir kritis.

Kemkomdigi terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem AI nasional yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.