Dapat Santunan BPJamsostek? Begini Cara OJK Dorong Dana Dikelola Lebih Produktif

MANOKWARI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengedukasi penerima santunan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, agar dapat mengelola dana tersebut untuk kegiatan produktif secara berkelanjutan.

Kepala Cabang BPJamsostek Manokwari Gery Dame Malelak, di Manokwari, Rabu, mengatakan penggunaan dana santunan yang tepat menciptakan kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima manfaat Program Jamsostek atau ahli waris.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat agar pengelolaan santunan lebih kepada kegiatan-kegiatan produktif,” ujarnya.

Dari pengamatan selama ini, kata dia, sebagian besar pengelolaan santunan oleh setiap penerima manfaat atau ahli waris peserta Program Jamsostek hanya berfokus pada kegiatan yang bersifat konsumtif sehingga kurang berdampak pada kemandirian ekonomi.

Permasalahan tersebut menjadi dasar BPJamsostek menginisiasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penerima manfaat (PEKA) yang diselenggarakan secara serempak oleh unit kerja di 37 provinsi, kecuali Papua Pegunungan.

“Ada yang digunakan untuk hal-hal produktif, tetapi sebagian besar konsumtif. Oleh karena itu, kegiatan PEKA diselenggarakan di 37 provinsi, kecuali Papua Pegunungan, karena belum ada kantor BPJamsostek," kata Gery.

Menurut dia, strategi penyebarluasan edukasi pemanfaatan santunan untuk kegiatan produktif tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara bertahap yang diawali dengan pendataan terhadap peserta saat mengajukan klaim.

Perubahan pola pikir ahli waris diarahkan agar pengelolaan dana santunan menjadi modal usaha baru memberikan nilai tambah ekonomis yang berkelanjutan, sehingga tujuan perlindungan finansial dari Program Jamsostek tercapai maksimal.

“Harapkan kami semua penerima santunan mau ikut kegiatan sosialisasi,” ujar Gery.

Manajer Madya OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Stella Sitanala mengakui pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat pengelolaan keuangan secara produktif masih terbatas sehingga memerlukan edukasi secara masif.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, indeks literasi keuangan Papua Barat hanya 41,60 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 86,75 persen yang mencerminkan adanya kesenjangan.

“Kalau masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan, maka perilaku konsumtif itu perlahan-lahan menurun. Perluasan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.