Kepastian Lahan Jadi Kunci Kebangkitan Ekonomi Transmigrasi

Lebih lanjut, Viva menambahkan pola penyelenggaraan transmigrasi kini berubah dari pendekatan top down menjadi bottom up, yakni berdasarkan usulan dan kebutuhan pemerintah daerah.

Menurut dia, saat ini Kementerian Transmigrasi telah menerima sekitar 60 proposal dari pemerintah kabupaten untuk membuka kawasan transmigrasi baru karena dinilai mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Namun, kata dia lagi, pemerintah daerah yang mengusulkan kawasan transmigrasi baru tersebut wajib menyediakan lahan dengan status hukum yang clear, clean, and free agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Agar tidak terjadi tumpang tindih lahan dan membawa masalah ke depannya," ujar Viva.

Selain penyelesaian persoalan lahan, Kementerian Transmigrasi juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui rehabilitasi sarana pendidikan di kawasan transmigrasi.

Di Kawasan Transmigrasi Kikim, kementerian membangun dan merehabilitasi lima sekolah, termasuk ruang kelas dan toilet.

Viva menjelaskan bahwa program serupa dilaksanakan setiap tahun di lebih dari 100 sekolah yang berada di 154 kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

Kementerian Transmigrasi juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperluas pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di kawasan transmigrasi.

Kawasan Transmigrasi Kikim mulai menerima transmigran dari Pulau Jawa pada 1982 dengan penempatan 400 kepala keluarga di Satuan Permukiman I dan 500 kepala keluarga di Satuan Permukiman II.

Program penempatan transmigran berlangsung hingga 2016 dan kawasan yang semula berupa hutan kini berkembang menjadi desa dengan berbagai fasilitas sosial dan ekonomi.