DPRD DKI Dorong Revisi UU Pelayaran untuk Atasi Kemacetan di Jakarta Utara

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah pusat merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran guna memperkuat peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penataan kawasan pelabuhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di kawasan Jakarta Utara.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, tata kelola kawasan pelabuhan di Jakarta Utara belum berjalan optimal karena kewenangan pengelolaannya masih berada di pemerintah pusat. Akibatnya, Pemprov DKI memiliki ruang yang terbatas untuk menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Hal itu disampaikan Suhud usai menghadiri seminar Forum Masyarakat Kota Pelabuhan Jakarta Utara dalam rangka memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta di The Tavia Rumah Batavi Hotel, Koja, Jakarta Utara, Jumat (10/7).

"Pangkal mulanya itu dari aturan, dari undang-undang ini harus diubah. Keterlibatan provinsi harus lebih besar untuk mengelola itu," ujar Suhud.

Menurutnya, kemacetan yang kerap terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok telah menjadi persoalan serius karena berdampak pada keselamatan masyarakat. Lalu lintas kendaraan bertonase besar yang padat hampir setiap hari dinilai menciptakan kondisi yang tidak menentu dan meningkatkan risiko kecelakaan.

"Bagi warga Jakarta Utara, ini seperti horor kemacetan. Kita tidak bisa menebak kapan lancar, kapan macet. Banyak korban jiwa tiap bulan, ini kan enggak benar. Kita menuju kota global tapi semrawut," katanya.

Suhud menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa dukungan regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur transportasi, distribusi logistik, hingga tata kelola kawasan pelabuhan secara menyeluruh.

"Kita menuju kota global tapi semrawut. Banyak korban jiwa tiap bulan, ini kan enggak bener. Saya kira ini harus kita selesaikan. Harus kita tuntaskan di pangkal awalnya perubahan regulasi," tegasnya.

Selain mendorong perubahan regulasi, Suhud juga mengajak masyarakat Jakarta Utara untuk terus memiliki kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Jadi warga Jakarta Utara juga harus tetap memiliki sense of belonging terhadap kotanya. Tetap optimis bahwa ini adalah rumah kita. Rumah yang kita diami harus diperjuangkan bersama," pungkasnya.