Indonesia dan Singapura Sepakat Selat Malaka Tetap Jadi Jalur Pelayaran Terbuka

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam sesi Leaders' Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7), sepakat Selat Malaka dan Selat Singapura tetap menjadi jalur pelayaran yang terbuka sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka turut menjadi salah satu pembahasan dalam Leaders' Retreat Indonesia-Singapura tahun ini, selain masalah lain salah satunya terkait dinamika di kawasan Timur Tengah.

"Kami berdiskusi mengenai perkembangan di Timur Tengah dan dampaknya terhadap Singapura khususnya terhadap Selat Malaka. Singapura dan Indonesia, sebagai negara-negara pesisir (littoral states) punya kepentingan strategis yang sama (menjaga Selat Malaka, red.)," kata PM Wong saat menyampaikan pernyataan bersama (joint press statement) bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

PM Wong melanjutkan Indonesia dan Singapura sama-sama berkepentingan untuk menegakkan aturan kebebasan berlayar dan bernavigasi serta untuk memastikan jalur perdagangan di laut tetap terbuka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UNCLOS.

"Jadi, kami, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk melakukan bagian yang masing-masing, bersama-sama dengan negara-negara littoral states lainnya untuk memastikan Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat digunakan oleh semua pihak," ujar PM Wong.

Dalam sesi jumpa pers yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang aman dan terbuka untuk semua.

"Kita kembali menegaskan sikap Indonesia dan Singapura mengenai Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang berbatasan langsung di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak," kata Presiden Prabowo.

Prabowo melanjutkan ancaman saat ini yang dihadapi oleh dua negara untuk menjaga Selat Malaka tidak hanya berkaitan dengan urusan keamanan dan pertahanan seperti perompakan atau kecelakaan laut, tetapi juga pencemaran. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara Indonesia dan Singapura dibutuhkan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," kata Presiden Prabowo.