Kemenkes: Akses Kesehatan yang Setara Melindungi Kelompok Rentan Penderita TB dan HIV

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan layanan kesehatan yang setara dan adil penting guna memastikan penanganan bagi kelompok rentan dengan tuberkulosis (TB) dan/atau HIV.

"Kelompok rentan tersebut menghadapi hambatan struktural, stigma, bahkan kekerasan yang membuat akses ke layanan kesehatan menjadi sulit atau berbahaya," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Imran Pambudi di Jakarta, Minggu (5/7).

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan terapi antiretroviral telah memperpanjang harapan hidup, sehingga semakin banyak orang dengan HIV (ODHIV) memasuki usia lanjut. Di Indonesia, sekitar 7,7 persen dari ODHIV berusia di atas 50 tahun, atau sekitar 39 ribu orang dari total lebih dari 500 ribu orang.

"Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 2030. Namun, layanan kesehatan kita terus dipersiapkan untuk menjawab dan menghadapi kompleksitas komorbiditas pada lansia, seperti penyakit kardiometabolik, gangguan kognitif, osteoporosis, serta interaksi obat yang rumit," ujarnya.

Ia memaparkan lansia dengan HIV saat ini sering kali harus berpindah dari satu klinik ke klinik lain untuk mendapatkan ART, penanganan diabetes, hipertensi, hingga pemeriksaan kardiovaskular.

Menurut Imran, fragmentasi layanan tersebut berisiko menambah beban biaya, waktu, serta meningkatkan risiko putus pengobatan bagi pasien.

Selain itu, katanya, TB pada lansia adalah beban yang substansial dan meningkat. Analisis global menunjukkan bahwa pada 2023 orang berusia 65 tahun ke atas menyumbang 21 persen dari seluruh kasus TB dan 23 persen dari kematian akibat TB.

"Jumlah kasus pada kelompok ini meningkat sejak 2000, tren ini terjadi meskipun insiden TB keseluruhan menurun di beberapa wilayah. TB pada lansia juga menuntut perhatian khusus," katanya.

Dia menyebutkan bahwa gejalanya sering tidak khas, sehingga mudah disalahartikan sebagai tanda penuaan atau penyakit kronis lain.

Kondisi tersebut berpotensi memicu keterlambatan diagnosis dan kelanjutan penularan. Terlebih, hampir 40 persen lansia di Indonesia tinggal bersama tiga generasi, sehingga mereka dapat menjadi sumber penularan utama bagi anak-anak di dalam rumah.

Imran menambahkan, lansia lebih rentan terhadap efek samping obat TB dan membutuhkan pemantauan intensif.

Di Indonesia, strategi deteksi aktif di posyandu lansia, panti wreda, dan layanan primer harus diperkuat, disertai pelatihan tenaga kesehatan untuk mengenali TB pada usia lanjut dan mengelola polifarmasi dengan aman.

Dia mengatakan layanan berbasis komunitas terbukti lebih efektif membangun kepercayaan, meningkatkan penemuan kasus, dan retensi pengobatan. Oleh karena itu, pemerintah dan mitra harus mengakui peran vital komunitas, menyediakan pendanaan berkelanjutan, serta memastikan rantai pasokan dan data yang stabil.

Kemudian, katanya, fasilitas kesehatan, materi edukasi, dan sistem rujukan harus inklusif bagi penyandang disabilitas. Ini berarti memastikan akses fisik ke klinik, menyediakan informasi dalam format ramah disabilitas, dan melatih tenaga kesehatan untuk berkomunikasi dengan empati.

Oleh karena itu, katanya, integrasi layanan menjadi kunci. Klinik HIV dan TB harus terhubung dengan layanan kesehatan mental, manajemen penyakit tidak menular, perlindungan sosial, dan rehabilitasi.

Model layanan terpadu dapat mengurangi beban pasien sekaligus meningkatkan hasil klinis. Di tingkat kebijakan, katanya, pembiayaan harus diarahkan untuk mendukung model layanan yang berpusat pada pasien dan dipimpin komunitas.

Indikator kualitas hidup, kata Imran, seperti retensi dalam perawatan, viral suppression pada lansia, penurunan kekerasan berbasis gender, dan akses layanan bagi penyandang disabilitas harus menjadi tolok ukur utama.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal sosial dan jaringan komunitas yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana mengubah modal itu menjadi kebijakan dan praktik yang menjangkau mereka yang paling rentan.

"Jika kita menempatkan manusia di pusat respons HIV dan TB, kita tidak hanya menurunkan angka kasus, tetapi juga memulihkan martabat, kesehatan, dan harapan hidup bagi setiap orang, tanpa kecuali," katanya.