Wisata Halal Jadi Fokus, Kemenpar Perkuat Produk Lokal

JAKARTA – Penguatan produk halal di destinasi wisata menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata sekaligus memperluas nilai tambah ekonomi lokal.

Ketersediaan makanan, minuman, suvenir, dan layanan bersertifikat halal tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga mencerminkan standar kualitas, kebersihan, dan keamanan produk yang semakin diminati pasar global.

Agar manfaat ekonominya optimal, pengembangan ekosistem produk halal perlu diintegrasikan dengan pemberdayaan UMKM, sertifikasi yang mudah diakses, serta promosi destinasi yang berorientasi pada pasar domestik maupun internasional.

Pendekatan ini dapat memperkuat citra destinasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat hadirnya produk-produk halal di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan kualitas wisata ramah Muslim di Indonesia.

“Kami sudah berbicara baik dengan (pelaku usaha) di desa wisata supaya betul-betul menyiapkan produk-produk yang halal ya seperti sertifikasi halal),” kata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar Vinsensius Jemandu saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/6).

Vinsesius menyebut Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang berkualitas dan ramah Muslim.

Berdasarkan portofolio pariwisata, dia menyebut wisatawan asing yang datang ke Indonesia gemar mencari pengalaman berbasis budaya sebesar 60 persen, alam 30 persen dan sisanya produk man-made.

Dalam konteks wisata ramah Muslim, ia menyampaikan pemerintah berupaya menghadirkan produk-produk halal yang berkaitan dengan alam dan budaya. Misalnya, menghadirkan pengalaman menarik seperti wisata bahari, diving, surfing dan lain-lain.

Pemerintah juga terus memantau hadirnya produk halal di sarana dan prasarana yang digunakan di destinasi wisata. Hal ini terus diperluas utamanya di 13 destinasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai destinasi ramah Muslim.

Beberapa di antaranya yakni Sumatera Barat, Jakarta, Bandung, dan Banten.

"Kemudian juga ada sarana dan prasarana di destinasi. Yang boleh kita sebut kalau dalam kepariwisataan itu sebut extended service," ucap dia.

Sedangkan terkait dengan produk-produk berbentuk makanan, minuman hingga barang yang disediakan di sektor akomodasi atau jasa, Vinsensius menyebut Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk urusan sertifikasi halal.

“Kita sedang bicarakan oleh Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan BPJPH dan baru-baru ini kita ada 1.500 kalau enggak salah di Sumatera Utara yang sudah kerja sama dengan kita untuk desa wisata maupun juga sumber daya manusia,” ujar Vinsensius.

Ia menambahkan Kementerian Pariwisata juga bertekad meraih posisi pertama Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai destinasi ramah Muslim di dunia, karena di tahun ini sudah menempati peringkat kedua bersama dengan Turki. Naik tiga peringkat dari tahun 2025 yang menduduki posisi kelima.

Peringkat kali ini membawa Indonesia tepat berada di bawah Malaysia, dan bersanding dengan Arab Saudi dan Turki.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana juga sudah menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata terus memperkuat ekosistem pariwisata ramah Muslim melalui kolaborasi dengan BPJPH, salah satu implementasinya secara kuat terlihat di Desa Wisata Jatimulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hingga 29 Mei 2026 kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal yang diterbitkan bagi pelaku usaha di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.

"Program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai nilai pariwisata," katanya.