Pemkab Bekasi Bersiap Diri untuk Pilkades

BEKASI – Pemilihan kepala desa (pilkades) memerlukan keksiapan yang matang agar berjalan lancar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyesuaikan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2026 untuk  154 titik.

Pemkab menitikberatkan optimalisasi tahapan pemutakhiran data pemilih. Dengan begitu, diharapkan  agar pesta demokrasi itu berlangsung sukses dengan partisipasi masyarakat maksimal.

“Penyesuaian perlu dilakukan karena proses alih kelola data penduduk desa ke dalam aplikasi administrasi desa yang akan digunakan sebagai dasar pemutakhiran data pemilih potensial masih belum rampung,” kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang.

Keputusan ini tertuang dalam surat edaran sebagai langkah strategis pemerintah daerah menjaga kualitas dan akurasi daftar pemilih, sehingga seluruh tahapan pilkades dapat berlangsung tertib dan transparan.

Asep menyebut, penerbitan surat edaran terbaru ini sekaligus mencabut Surat Edaran Bupati Bekasi tertanggal 31 Maret 2026 yang telah mengatur tahapan Pilkades Serentak tahun 2026.

Dia berharap penyesuaian jadwal ini memberikan waktu yang cukup untuk menyempurnakan data pemilih sekaligus memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan proses demokrasi desa yang kredibel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Iman Santoso menambahkan berdasarkan surat edaran terbaru, tahapan pengumuman Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimulai 12 Juli, disusul pembentukan pada tanggal 13-15 Juli.

Tahapan dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon kepala desa yang dijadwalkan mulai 26 Juli hingga 2 Agustus. Disusul kampanye calon pada 14-16 September. Setelah masa kampanye berakhir, tahapan Pilkades Serentak dilanjutkan masa tenang selama tiga hari.

Kemudian, dilanjutkan masyarakat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara 20 September. “Pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan 4 November setelah seluruh proses penetapan hasil dan penyelesaian perselisihan tuntas,” ujarnya. Ant

Dasar Pembangunan

Di bagian lain, - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memotret aktivitas ekonomi warga sebagai dasar menyusun arah kebijakan pembangunan daerah melalui kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Sensus akan menyasar unit usaha dari berbagai sektor mulai skala mikro hingga investasi besar.

Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi Rengga Adhy Pratama menjelaskan rangkaian Sensus Ekonomi (SE) sudah dimulai sejak Mei 2026 melalui tahapan koordinasi awal bersama lintas pemangku kepentingan, kegiatan sosialisasi serta pembukaan pengisian data secara mandiri.

“Memasuki pertengahan Juni hingga 31 Agustus nanti, petugas mendata secara door to door dengan mendatangi tempat tinggal maupun unit-unit usaha untuk melakukan wawancara,» katanya di Cikarang, Bekasi. Sebanyak 2.400 petugas sensus dikerahkan usai mengikuti pelatihan 2-14 Juni.

Mereka direkrut melalui platform Sobat BPS dan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan lolos tahapan seleksi.

Para petugas sensus yang telah dibekali pelatihan serta pengetahuan khusus tersebut memiliki beban kerja bervariasi dengan rata-rata satu petugas menangani hingga tiga wilayah rukun tetangga. Ant/G-1