Khofifah Minta Kepala BPKP Jatim Hasoloan Manalu Perkuat Sinergi Tata Kelola Daerah

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur Hasoloan Manalu untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan guna mendukung tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas daerah.

"Jawa Timur merupakan Bumi Majapahit yang memberikan semua moderasi, toleransi, kerukunan, dan kegotongroyongan. Interaksi dan komunikasi di antara kita semua mudah-mudahan menjadi bagian dari penguatan sinergi dan kolaborasi," kata Khofifah saat pengukuhan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam.

Menurut dia, kebersamaan seluruh pihak menjadi bagian penting untuk terus berbenah dan berjalan seiring dengan tugas-tugas BPKP di Jawa Timur.

Oleh karena itu, ia berharap Hasoloan Manalu dapat menjalankan amanah dengan baik dalam melaksanakan tugas pengawasan internal di Jawa Timur.

"Mudah-mudahan beliau dalam menjalankan tugas diberikan kemudahan, kesuksesan, dan kekuatan untuk melaksanakan semua mandat dengan baik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu mengatakan pengukuhan oleh Gubernur Khofifah menjadi momentum memperkenalkan dirinya kepada para mitra kerja agar dapat memperkuat kontribusi BPKP melalui peran pengawasan internal.

Ia menegaskan BPKP siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk mendorong penguatan tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas di Jawa Timur.

"Kami bisa memberikan kontribusi untuk penguatan perbaikan tata kelola pembangunan maupun keuangan, akuntabilitas khususnya di Provinsi Jawa Timur," ucapnya.

Ia menyebut langkah awal yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan para mitra kerja, termasuk pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut dia, perbaikan tata kelola tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPKP sehingga dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait.

"Tanpa mitra kerja kami tidak akan bisa berbuat sendiri. Diperlukan kerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak, terutama pemerintah daerah," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan keberadaan BPKP selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas.

Ia menyebut pemerintah provinsi kerap meminta pendampingan dan pengawasan dari BPKP untuk mengidentifikasi persoalan yang telah terjadi maupun potensi permasalahan yang dapat muncul, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan yang sesuai dengan ketentuan.

"Beberapa persoalan yang besar pun kita mintakan pengawasan dari BPKP sehingga bisa ditindaklanjuti dengan perencanaan sesuai aturan," kata Adhy.