DPR Dorong Distribusi Digital untuk Perluas Akses Film Nasional

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi langkah strategis memperluas jangkauan film nasional. Menurut dia, pendekatan tersebut efektif menjangkau masyarakat di berbagai daerah yang masih minim fasilitas bioskop.

Samuel mengatakan perhatian publik selama ini lebih banyak tertuju pada terbatasnya jam tayang film nasional. Padahal, persoalan utama yang dihadapi industri film justru berasal dari mahalnya biaya distribusi fisik.

“Banyak film nasional yang tidak mampu memperbanyak salinan (copy) untuk disebarkan ke seluruh Indonesia karena biayanya sangat besar. Jadi, persoalannya bukan cuma soal kuota tayang, melainkan kendala distribusi,” ujar Samuel usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Ia menjelaskan biaya pengiriman salinan film masih menjadi beban berat bagi rumah produksi independen. Kondisi tersebut menyebabkan potensi pasar film di sejumlah daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Samuel menilai distribusi berbasis digital lebih realistis untuk diterapkan. Pilihan tersebut dinilai lebih efektif dibanding pembangunan bioskop baru secara besar-besaran di berbagai daerah.

Menurut Samuel, pembangunan bioskop tidak selalu sesuai dengan kondisi wilayah yang memiliki jumlah penonton terbatas. Karena itu, pemanfaatan teknologi digital dianggap mampu menghadirkan akses tontonan lebih merata bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi model distribusi digital yang dijalankan PT Rangkai Kreativitas Indonesia hingga perdesaan. Namun, Samuel mengingatkan penerapan teknologi tersebut harus disertai perlindungan hak cipta yang kuat.

“Di era sekarang, kita tidak perlu terpaku bahwa setiap daerah harus punya gedung bioskop. Yang krusial adalah bagaimana film nasional bisa diakses luas lewat platform digital,” ucap dia.

Selain itu, Samuel mendorong hadirnya lebih banyak platform digital lokal untuk mendukung industri film. Ia menegaskan film nasional tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukasi dan penguat kebangsaan. ils/I-1