BNPP Perkuat Data Pembangunan Perbatasan Lewat Pemutakhiran IPKP 2026

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat akurasi data pembangunan perbatasan melalui pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (IPKP KPP IEK) 2026.

Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith dikutip dari siaran pers di Jakarta, Minggu (7/6) mengatakan pemutakhiran IPKP KPP IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu.

"BNPP RI ingin memastikan tersedianya gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terkait kondisi pembangunan di kawasan perbatasan negara," ujar Maith.

Maith menyampaikannya dalam kegiatan pemutakhiran IPKP KPP IEK Tahun 2026 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (3/6).

Ia menyampaikan data dan hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Menurutnya, pemutakhiran IPKP KPP IEK Tahun 2026 juga mencerminkan komitmen BNPP RI dalam mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Maith juga mengungkapkan capaian IPKP KPP IEK Tahun 2026 yang mencapai angka 0,64. Nilai tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

"Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada dimensi permukiman dan sosial budaya, khususnya melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan kualitas permukiman," ucapnya.

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2026, nilai rata-rata variabel pendidikan tercatat sebesar 0,88, variabel kesehatan 0,38, variabel pasar 0,53 serta variabel utilitas permukiman mencapai 0,76.

Kendati demikian, Maith mengakui bahwa dimensi ekonomi masih menunjukkan kondisi stagnan akibat belum meratanya ketersediaan infrastruktur pasar di sejumlah Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP).

Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan capaian pembangunan antarwilayah kawasan perbatasan. Perbedaan nilai indeks yang cukup lebar terlihat antara kabupaten/kota dengan capaian tinggi dan wilayah perbatasan yang masih tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI Amrullah M. Ridha, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI Yedi Rahmat serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI Gutmen Nainggolan.

Adapun, sejumlah narasumber dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi juga hadir untuk memperkaya perspektif dan analisis dalam forum tersebut.

Menutup rangkaian kegiatan, Maith menegaskan penguatan akses pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan fasilitas pasar serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal harus menjadi fokus bersama ke depan.