Presiden Filipina dan Menlu AS Bahas Keamanan di Laut Tiongkok Selatan

Manila – Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan kembali menjadi sorotan setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio membahas upaya menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan sengketa tersebut dalam percakapan telepon pada Senin (1/6).

Dikutip dari Antara, menurut pernyataan Kantor Presiden Filipina, kedua pihak membahas berbagai prioritas keamanan dan ekonomi bilateral, termasuk “upaya memajukan perdamaian dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan.” Mereka juga membicarakan sejumlah isu regional, perdagangan bilateral, serta kerja sama ekonomi strategis.

Dalam pembicaraan itu, Rubio menegaskan kembali komitmen Washington untuk mendukung pengembangan Koridor Ekonomi Luzon serta menjajaki solusi atas tantangan energi di kawasan. Koridor Ekonomi Luzon merupakan inisiatif trilateral AS, Jepang, dan Filipina yang bertujuan memperkuat konektivitas, infrastruktur, logistik, energi, dan ekonomi digital, dengan dukungan sejumlah negara mitra lainnya.

Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Filipina dan Tiongkok terkait klaim maritim yang tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan. Kawasan yang kaya sumber daya alam itu telah lama menjadi titik sengketa antara Tiongkok dan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Secara terpisah, Penjaga Pantai Tiongkok pada Senin mengumumkan pelaksanaan “patroli penegakan hukum” di perairan sebelah timur Taiwan. Langkah itu disebut sebagai respons terhadap pengumuman Filipina dan Jepang mengenai dimulainya pembicaraan resmi penetapan batas maritim zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen kedua negara.

Dalam pernyataannya, Penjaga Pantai Tiongkok menegaskan, “Kami mendesak Jepang dan Filipina segera menghentikan semua tindakan ilegal yang merusak kedaulatan, hak, dan kepentingan Tiongkok.”

Ketegangan maritim juga meningkat pada awal Mei lalu ketika Filipina mengerahkan pesawat dan kapal patroli untuk mengusir kapal riset Tiongkok yang dituduh melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin di perairan Filipina.

“Kami tidak akan mentolerir penelitian ilmiah kelautan ilegal apa pun yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah kami,” kata Komandan Penjaga Pantai Filipina, Laksamana Ronnie Gil Gavan.

“Kami mengerahkan pesawat dan kapal untuk menantang dan mengusir kapal-kapal tidak berizin ini untuk melindungi kedaulatan dan hak kedaulatan Filipina,” ujarnya.

Rivalitas Kawasan

Di sisi lain, Tiongkok juga menuduh warga Filipina melakukan pendaratan ilegal di kawasan yang diklaim Beijing sebagai bagian dari Kepulauan Nansha atau Spratly. Menurut otoritas Tiongkok, petugas penjaga pantai telah menangani insiden tersebut sesuai hukum guna melindungi kedaulatan dan kepentingan maritim negara itu.

Di tengah meningkatnya rivalitas kawasan, Presiden Timor-Leste Jose Ramos-Horta mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai “zona perdamaian”.

Berbicara dalam forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura, Ramos-Horta mengatakan, “Selain penyusunan kode tata perilaku yang masih dinegosiasikan seluruh pihak dengan penuh kesabaran, seseorang harus memiliki keberanian untuk mendeklarasikan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian.”

Menurutnya, langkah tersebut tidak mengharuskan negara-negara melepaskan klaim historis maupun legal yang mereka miliki. Namun, klaim tersebut tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan.

“Itu bukan berarti semua pihak harus melepaskan klaim historis dan legal mereka yang sah, tetapi klaim tersebut tidak boleh menghambat berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kepercayaan dan meredakan ketegangan,” katanya.

Ramos-Horta juga mengusulkan agar kawasan tersebut bebas dari pembangunan pulau buatan dan pangkalan militer. Fasilitas yang sudah ada, menurut dia, dapat dialihfungsikan menjadi pusat penelitian oseanografi dan kerja sama ilmiah.