Russia Tuduh Rezim Ukraina Neo-Nazi, Situasi HAM Disebut Memburuk

Moskow - Situasi hak asasi manusia (HAM) di Ukraina memburuk secara signifikan akibat rezim berkuasa yang dianggap tidak sah dan berhaluan neo-Nazi, kata Kementerian Luar Negeri Russia.

Kementerian menerbitkan laporan tentang situasi HAM di Ukraina, yang menjelaskan pelanggaran HAM dan kebebasan warga negara oleh rezim Kiev.

"Informasi dalam laporan tersebut, dan yang setiap hari dipublikasikan di media dan internet, tentang pelanggaran HAM skala besar di negara tersebut kerap menunjukkan betapa seriusnya kemerosotan situasi HAM di Ukraina. Pertama dan terutama, dan sebagian besar, alasan utamanya adalah rezim neo-Nazi tidak sah yang berkuasa di Kiev," kata kementerian.

Menurutnya, pihak-pihak Barat membenarkan kejahatan yang dilakukan rezim Kiev dan mendorongnya untuk melakukan kejahatan baru.

Lebih lanjut kementerian juga mengatakan pejabat pemerintah Ukraina hanya sibuk dengan potensi korupsi dari pendanaan yang didukung Barat, dan mereka akan terus berperang "sampai warga Ukraina terakhir".

Komisi Eropa dilaporkan akan mengusulkan pembukaan klaster pertama negosiasi aksesi Ukraina menjadi anggota Uni Eropa oleh para menteri urusan Uni Eropa dalam sidang di Brussels, 16 Juni 2026.

Laporan itu disampaikan surat kabar Euractiv, Rabu (27/5) mengutip seorang pejabat senior Uni Eropa.

Menurut laporan itu, langkah tersebut akan memungkinkan para pemimpin Uni Eropa menyetujui keputusan itu dalam KTT Dewan Eropa di Brussels dua hari kemudian.

Sebelumnya pada Selasa, Euractiv juga melaporkan Uni Eropa berharap dapat memulai negosiasi langsung mengenai keanggotaan Ukraina sebelum KTT Dewan Eropa pada 18-19 Juni.

Namun, prospek keanggotaan Ukraina masih menuai keraguan di internal Uni Eropa.

Sementara itu, pada akhir April, majalah The Economist melaporkan Uni Eropa meragukan peluang Ukraina menjadi anggota karena kekhawatiran terkait korupsi.

Komisaris Eropa untuk Pertahanan dan Antariksa Andrius Kubilius juga mengatakan tidak semua negara anggota mendukung aksesi Ukraina ke blok tersebut.

Status kandidat dan dimulainya negosiasi tidak otomatis menjamin keanggotaan di Uni Eropa.

Turki telah menjadi kandidat sejak 1999, Makedonia Utara sejak 2005, Montenegro sejak 2010, dan Serbia sejak 2012.