Pacu Pertumbuhan Ekonomi di Banten, Kemenhub Jalin Kerja Sama Konsesi dengan Chandra Pelabuhan Nusantara

JAKARTA  – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten resmi menjalin kerja sama konsesi dengan PT Chandra Pelabuhan Nusantara.

Kerja sama ini berfokus pada pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Chandra Pelabuhan Nusantara di Pelabuhan Banten.

Bertempat di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Perjanjian Konsesi ini ditandatangani oleh Kepala Kantor KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha dan Direktur PT Chandra Pelabuhan Nusantara Edi Riva'i pada Selasa (26/5). 

Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kepelabuhanan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dirjen Masyhud mengapresiasi kerja sama ini sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi laut.

"Kami mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan, dan pemeliharaan dalam penyediaan Jasa Kepelabuhanan di area Pelabuhan Banten, serta dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran Pendapatan Konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ujar Masyhud dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Adapun masa konsesi yang disepakati adalah selama 56 tahun, dengan besaran fee konsesi sebesar 5% dari pendapatan bruto. 

Dirjen Masyhud menekankan bahwa investasi di sektor kepelabuhanan, khususnya di wilayah Banten, memegang peranan vital bagi perekonomian lokal. Infrastruktur yang memadai akan berdampak langsung pada efisiensi logistik nasional.

"Pentingnya investasi di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan khususnya pada wilayah Banten yang menjadi tempat berdirinya Terminal Chandra Pelabuhan Nusantara. Dengan investasi yang tepat, kita dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan kepelabuhanan, yang tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal setempat," kata Dirjen Masyhud.

Lebih lanjut, kerja sama ini juga memberikan jaminan legalitas dan kenyamanan berinvestasi bagi pihak swasta selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 

"Penandatanganan ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Banten, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Chandra Pelabuhan Nusantara," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Chandra Pelabuhan Nusantara, Edi Riva'i, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Hubla dan KSOP Kelas I Banten, atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin dengan baik. 

Menurutnya, momentum ini merupakan tonggak strategis dalam memperkuat ekosistem logistik nasional, terutama industri petrokimia dan manufaktur.

"PT Chandra Pelabuhan Nusantara memiliki posisi strategis sebagai salah satu Badan Usaha Pelabuhan swasta pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan kawasan industri kimia, sekaligus menjadi salah satu fasilitas pelabuhan terintegrasi terbesar di Indonesia. Kehadiran dan pengembangan pelabuhan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi negara melalui peningkatan efisiensi logistik nasional, penguatan daya saing industri dalam negeri, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Edi Riva'i.

Edi juga menambahkan bahwa bagi perusahaan, konsesi ini menjadi landasan penting dalam memperkuat kepastian usaha dan meningkatkan kualitas layanan operasional pelabuhan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari Chandra Asri Group, pihaknya berkomitmen untuk mengelola fasilitas kepelabuhanan ini secara andal, aman, dan efisien dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan.

"Amanah ini membawa tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menjalankan operasional pelabuhan dengan senantiasa mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance*, keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan lingkungan, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional," pungkas Edi.