Dirut PLN Dituntut Mundur, Buntut “Blackout” Sumatera

JAKARTA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (GMPD Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT PLN (Persero), Selasa (26/5). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan kepedulian terhadap putusnya aliran listrik secara total (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera sejak Jumat malam, 22 Mei 2026.

Dalam aksinya, massa menilai pemadaman massal telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terganggunya pelayanan publik, aktivitas ekonomi, operasional fasilitas kesehatan, jaringan komunikasi dan internet, transportasi, distribusi logistik, hingga aktivitas UMKM dan perbankan digital di berbagai wilayah Sumatera seperti Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan daerah lainnya yang terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera.

GMPD Jakarta menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketenagalistrikan nasional, khususnya terkait keandalan jaringan transmisi, sistem proteksi kelistrikan, kapasitas cadangan daya, mitigasi gangguan sistemik, serta pengawasan terhadap infrastruktur strategis nasional. 

Para demonstran juga menyoroti penjelasan resmi PLN yang menyebut gangguan diduga berasal dari sistem transmisi tegangan tinggi 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai.

Koordinator aksi GMPD Jakarta, Amiruddin Emon, menyatakan bahwa kejadian blackout tersebut tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa karena telah berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.

“Kami mendesak pencopotan Dirut PLN ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Dampak ekonomi lumpuh saat blackout, belum aspek yang lain karena listrik begitu vital bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik,” kata Amiruddin.

Mereka juga memohon kepada Presiden sebagai panglima tertinggi, serta Danantara sebagai holding yang menaungi PT PLN (Persero), agar bersikap tegas dan memberikan respons nyata atas kelalaian tersebut.

“Aksi ini adalah langkah awal. Pekan depan kami akan kembali untuk terus menyuarakan suara rakyat atas terjadinya blackout di Sumatera,” katanya.

Dalam aksi tersebut, GMPD Jakarta menyampaikan lima tuntutan utama, yakni mendesak Presiden dan Danantara mencopot Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, meminta PLN membuka hasil investigasi blackout secara transparan kepada publik, mendesak audit total terhadap infrastruktur kelistrikan Sumatera, meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, serta mendukung investigasi menyeluruh oleh Bareskrim Polri terkait dugaan kelalaian maupun potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.

Amanat Konstitusi

GMPD Jakarta menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sehingga negara wajib menjamin pelayanan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Massa aksi juga menyatakan bahwa demonstrasi hari ini merupakan langkah awal pengawalan publik terhadap persoalan blackout Sumatera dan tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat apabila tuntutan masyarakat tidak mendapatkan respons serius dari pemerintah maupun PLN.